//
Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini di Gedung Nusantara I Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024). Foto : Tari/Andri.
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menyoroti keterbatasan akses Kementerian UMKM terhadap pendanaan inovatif seperti venture capital. Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Kerja bersama Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Legislator Dapil PDI-Perjuangan itu menekankan bahwa masalah pendanaan yang selama ini dihadapi startup dan UMKM tidak cukup hanya diselesaikan dengan permodalan konvensional.
“Selama ini, permasalahan startup sering kali hanya dibatasi pada akses permodalan biasa. Padahal, venture capital tidak hanya menyuntikkan dana, tetapi juga membawa manfaat besar dalam hal peningkatan managerial skill, financial skill, dan pengawasan yang ketat terhadap performa usaha,” ujar Novita di Gedung Nusantara I Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2024).
Ia mencontohkan perjalanan usaha sepatu Amazara, sebuah UMKM yang sempat menyatakan bangkrut hingga akhirnya berhasil bangkit berkat suntikan dana dari venture capital.
“Amazara dulu sudah mengibarkan bendera putih, tetapi berkat dukungan venture capital, usaha ini kembali hidup. Tak hanya modal yang diberikan, tetapi juga pendampingan manajemen dan keuangan secara intensif, bahkan dengan target bulanan yang ketat. Hasilnya, usaha ini tidak hanya bertahan tetapi terus tumbuh hingga sekarang,” jelasnya.
Legislator Dapil Jawa Timur VII itu mengungkapkan bahwa hingga saat ini, pendekatan seperti ini belum menjadi perhatian utama dalam pengembangan UMKM oleh Kementerian UMKM. Padahal, akses ke venture capital bisa menjadi solusi bagi banyak UMKM yang menghadapi masalah serupa.
“Usaha-usaha seperti ini butuh pacuan untuk bertumbuh, dan venture capital mampu memberikan itu. Namun, sayangnya, potensi ini belum tersentuh oleh kementerian,” tegasnya.
Novita berharap Kementerian UMKM dapat mengakses ke venture capital sebagai salah satu prioritas dalam program pengembangan UMKM dan startup. Menurutnya, pola pembinaan yang lebih komprehensif ini tidak hanya akan membantu usaha kecil bertahan, tetapi juga menciptakan ekosistem kewirausahaan yang lebih tangguh di Indonesia. •bia/rdn
