BUMDes Tugu Selatan Cisarua Butuh Pendampingan Lebih Guna Peningkatkan Pengelolaan

PARLEMENTARIA, Bogor –  Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Roberth Rouw, mengungkapkan bahwa pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Tugu Selatan, Cisarua, Bogor, masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Menurutnya, meskipun desa ini terletak strategis di dekat ibu kota, potensi besar yang dimiliki belum sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal.

Salah satu kendala utama yang ia soroti adalah kurangnya pendampingan dari pihak terkait, khususnya Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), yang seharusnya memberikan dukungan lebih intensif dalam membantu pengelolaan dan pengembangan usaha desa. Selain itu, Rouw juga menyinggung masalah manajemen aset BUMDes yang sering kali terabaikan, terutama saat terjadi pergantian kepemimpinan desa. Tantangan ini, menurutnya, menjadi hambatan besar bagi desa dalam memaksimalkan peran Bumdes sebagai penggerak ekonomi lokal yang berkelanjutan.

“Kami hadir di Kabupaten Bogor, Desa Tugu Selatan, dalam rangka peninjauan BUMDes bersama mitra dari Kementerian Desa PDTT. Apa yang kami lihat hari ini menunjukkan masih diperlukan pendampingan lebih lanjut. Pendampingan dari kementerian sangat penting untuk meningkatkan pengelolaan BUMDes yang ada,” ungkapnya kepada Parlementaria usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke BUMDes Tugu Selatan, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/08/2024).

Ia menyoroti bahwa meskipun Desa Tugu Selatan berada di dekat ibu kota negara, tetapi pengelolaan BUMDes-nya belum mencerminkan semangat pengembangan yang optimal. Roberth Rouw juga menekankan pentingnya menjaga aset Bumdes agar tetap tercatat dengan baik, terutama saat terjadi pergantian kepemimpinan di desa.

“Kami tidak ingin aset BUMDes hilang atau bahkan negatif saat pergantian kepala desa. Hal ini harus diantisipasi dengan pengawasan yang lebih baik dari kementerian,” tambah Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

Selain itu, Roberth Rouw menyampaikan bahwa tidak semua desa wajib memiliki BUMDes jika tidak ada peluang usaha yang jelas. “Jika tidak ada potensi usaha di desa tersebut, membentuk BUMDes hanya akan memboroskan anggaran negara. Namun, untuk Desa Tugu Selatan, kami melihat ada potensi besar yang perlu dikembangkan dengan baik,” jelasnya.

Desa Tugu Selatan sendiri diusulkan oleh pihak desa untuk menjadi desa wisata mengingat lokasinya yang berada di kawasan wisata. Rouw mendukung usulan ini dan melihat potensi besar desa tersebut sebagai destinasi wisata di masa depan. “Desa ini terletak di daerah wisata, dan saat hari libur, wilayah ini dipadati pengunjung. Ini menunjukkan ada pergerakan orang menuju tempat wisata, dan Desa Tugu Selatan wajib menjadi desa wisata ke depan,” tutupnya.

Kunjungan ini diharapkan dapat mendorong pengembangan potensi Bumdes Desa Tugu Selatan menjadi lebih baik dan menjadi salah satu penggerak ekonomi lokal melalui sektor pariwisata. •blf/rdn