Biro Pemberitaan Parlemen Kunjungi Pemkab Banyuwangi: Transformasi Digital Dorong Pelayanan Publik

PARLEMENTARIA, Banyuwangi – Transformasi digital terbukti mampu mendorong kemajuan pelayanan publik. Hal itu terbukti dari kunjungan Biro Pemberitaan Parlemen (BPP) Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kabupaten Banyuwangi. 

Kepala Biro Pemberitaan Parlemen Setjen DPR RI, Indra Pahlevi, menyatakan pentingnya melakukan terobosan untuk memberikan layanan terbaik bagi publik. “Kata kunci utama yang kami dapati dari kunjungan ini ialah, lakukan terobosan. Bagaimana memberikan layanan terbaik bagi publik. Dan bagaimana publik dimudahkan dengan layanan itu,” ujarnya usai pertemuan di Mall Pelayanan Publik Banyuwangi, Jawa Timur, Jumat (19/7/2024).

Sekadar informasi, kunjungan ini merupakan diseminasi Zona Integritas BPP dalam rangka menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM). Dalam pertemuan ini, Indra memaparkan, meskipun publik DPR berbeda dengan publik di Kabupaten Banyuwangi, banyak pelajaran berharga yang bisa diambil dari tata kelola di daerah ini. 

“Kami ingin mempelajari soal keberhasilan tata kelola di Banyuwangi ini. Apalagi kami ingin menciptakan Zona Integritas (ZI),” tambahnya.

Selama kunjungan, Indra mengungkapkan banyak masukan dan pencerahan yang diperoleh dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi. “Mereka (pemkab) secara keseluruhan mampu menjadi percontohan nasional, dimana hampir semua pemerintah kota dan kabupaten telah berkunjung ke sini,” ungkapnya.

Salah satu aspek yang sangat menonjol dari tata kelola di Banyuwangi adalah transformasi digital. Indra menegaskan bahwa Setjen DPR juga telah memulai langkah serupa. “Kami sendiri sudah memulai itu. Apalagi Setjen DPR sudah mendapatkan penghargaan di bidang transformasi digital,” katanya.

Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Banyuwangi, Partana, juga berbagi pandangan mengenai pentingnya Zona Integritas dalam pelayanan publik. “Di PMPTSP Banyuwangi beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kami memang masuk kategori ZI. Seperti Bappeda dan beberapa puskesmas,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa komitmen bupati sangat penting dalam mencapai pelayanan yang terpadu. “Hambatan pasti ada. Tapi kami pastikan penyelenggaraan tak terlepas dari komitmen bupati kami yang fokus dan memantau OPD agar selalu koordinasi lintas sektor dalam mencapai pelayanan yang terpadu,” ujarnya.

Kunjungan ini diharapkan dapat mendorong BPP Setjen DPR RI untuk terus berinovasi dalam meningkatkan pelayanan publik melalui transformasi digital. “Era sekarang sudah bukan manual lagi, tapi mengandalkan kecepatan. Kemudahan dan keakuratan yang mana didapat dari proses digital yang kami terapkan di biro kami,” tutup Indra. •aha