Data Harga Bulog dan Bapanas Berbeda, Hermanto: Perlu Tata Niaga Pangan yang Baik

PARLEMENTARIA, Semarang – Anggota Komisi IV DPR Hermanto menilai, upaya Perum Bulog dengan menggelontorkan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras dan komoditi pangan murah di lokasi-lokasi yang dekat dengan masyarakat, belum terlalu signifikan menurunkan harga.

Berdasarkan informasi yang diterimanya, terdapat perbedaan data harga, antara yang berasal dari Bulog maupun dari Badan Pangan Nasional (Bapanas). Menurut Bulog, ada tren penurunan harga, tetapi kalau di panel harga pangan milik Bapanas maka ada kecenderungan meningkat. 

“Jadi, menurut saya perlu pengaturan tata niaga yang baik, supaya informasi-informasi kenaikan harga yang terpublikasi sekarang ini harus dibenahi supaya tidak terjadi dampak psikologis harga kepada masyarakat,” kata Hermanto saat mengikuti Kunker Tim Komisi IV DPR ke Gudang Bulog Tambak Aji di Kota Semarang, Jawa Tengah, Kamis (2/3/2024).

“Supaya informasi-informasi kenaikan harga yang terpublikasi sekarang ini harus dibenahi supaya tidak terjadi dampak psikologis harga kepada masyarakat”

Politisi F-PKS ini menambahkan, penurunan harga beras ini belum terlalu signifikan karena kebutuhan masyarakat itu jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah untuk pengendalian harga itu sendiri. Selain itu, ada juga beras-beras yang bersifat komersil yang datang daripada pelaku-pelaku pasar. Kondisi ini juga berdampak kepada daya beli masyarakat yang sekarang ini kian parah di tengah hantaman ekonomi yang semakin sulit.

“Menurut saya jangan ada satu pihak yang bisa mengambil keuntungan terlalu besar, lalu ada pihak lain yang mengalami kerugian yang terlalu besar. Kenaikan harga beras sekarang seharusnya juga memberikan dampak yang menguntungkan bagi para petani. Namun, sayangnya kecenderungan kenaikan harga itu umumnya hanya dinikmati oleh para pelaku pasar. Nah tata kelola ini yang harusnya kita benahi, supaya petani itu menikmati keuntungannya,” imbuh Hermanto

Menurut Legislator Dapil Sumbar I ini, ada semacam ambivalensi situasi politik, yaitu antara perkembangan politik yang tidak selaras dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, situasi-situasi ini sebenarnya harus bisa dihindari dari jauh-jauh hari, sehingga masyarakat dalam kondisi yang pasti dalam menghadapi situasi politik dan situasi ekonomi yang juga stabil. Sehingga, tegasnya, tidak ada psikologis yang begitu terdampak terhadap situasi politik dan ekonomi.

 “Ya ini lagi-lagi kan karena himpitan ekonomi ya, itu yang menyebabkan daya beli masyarakat rendah. Nah, di tengah kondisi sulit ini malahan kebutuhan pokok itu naik, yang tentunya masyarakat semakin kecewa dengan situasi ekonomi ini,” pungkas Hermanto. •jk/rdn