PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI, Muslimin Bando, mendorong implementasi kebijakan Satu Data Indonesia serta penguatan sistem pendidikan berbasis data yang valid dan objektif. Dalam kunjungan kerja spesifik Tim Komisi X ke BPS Provinsi Sulawesi Tengah, ia menyatakan bahwa integrasi data lintas sektor menjadi kunci dalam menciptakan perencanaan pembangunan yang sinkron dan terarah.

“Kita harapkan seluruh sektor pembangunan menggunakan satu data yang valid, tidak lagi berbeda-beda antardaerah,” ujarnya kepada Parlementaria di Palu,Sulawesi Selatan,Rabu (01/04/2026).

Ia mencontohkan momentum pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai upaya menyatukan data ekonomi nasional agar lebih terintegrasi dan dapat digunakan sebagai acuan bersama.

Selain itu, Muslimin juga menyoroti kebijakan pendidikan nasional yang tengah mengarah pada wajib belajar 13 tahun, termasuk pendidikan anak usia dini (PAUD) sebagai bagian dari sistem pendidikan formal.

“Sekarang wajib belajar tidak lagi 12 tahun, tetapi 13 tahun, termasuk PAUD. Ini menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” jelas Politisi Fraksi PAN ini.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan tersebut sangat bergantung pada ketersediaan data pendidikan yang akurat, termasuk dalam menentukan angka harapan lama sekolah di setiap daerah.

“Penentuan kebijakan pendidikan sangat bergantung pada data yang objektif dan valid,” katanya.

Komisi X DPR RI berharap revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang tengah dibahas dapat memperkuat peran data statistik sebagai dasar utama dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan pendidikan di Indonesia. (skr/rdn)

Basis Data yang Valid Dukung Keberhasilan Kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun