PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Junico Siahaan mendorong Pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang terancam hukuman mati di Uni Emirat Arab (UEA), Nenah Arsinah. Ia juga meminta Pemerintah memberi update informasi mengenai perkembangan kasus Nenah yang sudah dipenjara selama 12 tahun itu.

“Perkara yang berlangsung selama bertahun-tahun menimbulkan kebutuhan mendesak terhadap informasi yang jelas dan berkala. Pemerintah perlu memberikan perlindungan maksimal kepada PMI kita tersebut,” ujar Junico Siahaan dalam siaran pers kepada Parlementaria, Senayan, Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Sebagai informasi, kisah Nenah Arsinah kembali mencuat ke publik setelah pihak keluarga meminta kepastian hukum yg menimpa PMI asal Majalengka Jawa Barat itu. Nenah dilaporkan ditahan di Penjara Sharjah setelah didakwa terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap sopir majikannya pada tahun 2014.

Pada perkara tersebut, Nenah dituduh bersekongkol dengan pekerja asal Filipina untuk membunuh sopir majikan karena sopir tersebut mengancam akan memberitahukan hubungan Nenah dengan pekerja Filipina kepada majikan Nenah.

Selain itu, Nenah mengaku mengalami tekanan saat pemeriksaan dan ia dipaksa untuk mengakui pembunuhan. Merespon peristiwa tersebut, Junico mengatakan keterangan Nenah perlu ditindaklanjuti melalui proses verifikasi dan pendampingan hukum.

“Pengakuan tersangka harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah. Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI melalui perwakilan di UEA juga perlu memastikan keluarga memperoleh penjelasan mengenai status hukum Nenah, perkembangan proses peradilan, serta bentuk pendampingan yang telah diberikan,” tuturnya.

Menurut keluarga Nenah, Pemerintah Indonesia memang sempat membantu menangani perkara ini. Pada tahun 2021, Kemlu menyatakan telah memberikan pendampingan dan bantuan hukum melalui KJRI Dubai. Pihak keluarga Nenah berharap Pemerintah tidak berhenti memberikan pendampingan hingga perkara Nenah mendapat keputusan yang terbaik. (pun/rdn)

PMI Terancam Hukuman Mati di UEA, Pemerintah Didorong Beri Perlindunga