PARLEMENTARIA, Batam - Anggota Komisi I DPR RI, Syamsu Rizal, mendesak pelacakan menyeluruh terhadap sumber hulu eksplorasi ratusan ton logam tanah jarang (rare earth) berunsur radioaktif yang melintasi Kepulauan Riau (Kepri). Selain itu, ia juga menyoroti ketiadaan armada Kapal Cepat Rudal (KCR) di wilayah maritim yang menjadi chokepoint strategis tersebut.

"Secara teknis saya ingin mendapat penjelasan, siapa yang bisa mengidentifikasi logam tanah jarang itu dan menelusuri sumbernya. Tentu kalau ada yang ditangkap di sini, pasti ada sumber penambangannya, ada sumber eksplorasinya," ujar Syamsu saat mengikuti Rapat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI di Mako Kodaeral IV, Batam, Kepulauan Riau, Rabu (30/9/2026).

Merespons desakan pelacakan rantai hulu tersebut, Komandan Kodaeral IV Laksamana Muda (Laksda) TNI Berkat Widjanarko, membenarkan bahwa material berbahaya itu diekstraksi dari wilayah Bangka Belitung. Rencananya, muatan bermuatan nuklir tersebut akan dikirim melalui rute transit Singapura dengan tujuan akhir Tiongkok.

"Barang dari Bangka Belitung itu dibawa ke Singapura dan langsung ke Tiongkok. Berdasarkan uji dari Bapeten, barang tersebut positif mengandung unsur radioaktif thorium yang paparannya cukup tinggi sampai di angka 10, sehingga saat penanganan kami semua diperintahkan menggunakan APD (Alat Pelindung Diri)," urai Laksda Berkat merespons pertanyaan Komisi I.

Menyikapi tingginya risiko pergerakan material strategis antar-negara tersebut, Syamsu Rizal mempertanyakan daya gempur aparat matra laut setempat. Ia menilai Kepulauan Riau mutlak membutuhkan armada pemukul taktis bermanuver tinggi seperti KCR (Kapal Cepat Rudal) untuk mengamankan chokepoint dan menindak pelanggaran kemaritiman secara cepat.

"Kepri ini kan terdiri dari banyak chokepoint, ada Selat Malaka, ada Natuna, dan tentu itu sangat strategis. Tentu kita akan sangat membutuhkan ini (KCR) di waktu yang mendesak untuk penindakan. Kalau memang armada pemukul taktis ini belum ada, saya akan dorong segera supaya bisa disiagakan di sini," tegas politisi Fraksi PKB tersebut.

Sebagai informasi, Kodaeral IV Batam sebelumnya menahan 10 kontainer berisi 390 ton material logam tanah jarang. Modus manipulasi pengiriman tersebut dilakukan dengan memalsukan dokumen kelayakan ekspor, di mana muatan diklaim sebagai ilmenit berkadar di atas 46 persen, yang faktanya hanya menyentuh angka 23 persen.

Material bernilai tinggi tersebut saat ini statusnya dilarang keras untuk diekspor secara mentah oleh negara. Rencananya, ratusan ton barang bukti berunsur radioaktif ini akan dikelola sebagai bahan baku utama industri baterai masa depan. Seluruh temuan terkait pelanggaran lalu lintas barang strategis ini akan dievaluasi lebih lanjut oleh Komisi I DPR RI pada Rapat Kerja di masa persidangan mendatang.

Meskipun demikian, jajaran Komando Daerah Angkatan Laut (Kodaeral) IV telah menggagalkan dugaan penyelundupan 390 ton mineral yang mengandung Logam Tanah Jarang (LTJ) dan unsur radioaktif ilegal di perairan Kepulauan Riau. Barang bukti yang diamankan mencapai 25 kontainer dengan nilai ditaksir mencapai triliunan rupiah.

Tindakan tersebut dilakukan oleh KRI Kujang-642 yang diperbantukan kepada Guskamla Koarmada I pada 17 Mei 2026. Kapal yang diamankan adalah TB Capricorn 106/TK Capricorn 92.210 yang diduga mengangkut komoditas minerba untuk diselundupkan.

Kasus itu kemudian mendapat perhatian pemerintah pusat. Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Taruli H. Tampubolon bersama tim investigasi dan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) melakukan peninjauan langsung ke kapal tangkapan dan barang bukti di Dermaga Mako Kodaeral IV Batam.

Dari hasil uji laboratorium terhadap sampel ilmenite yang dilakukan di PT Timah Kundur, Kabupaten Karimun, ditemukan kandungan Titanium Oksida. Selain itu, tim juga menemukan kandungan Logam Tanah Jarang dan unsur radioaktif yang dapat digunakan sebagai bahan baku industri nuklir.

Beberapa unsur yang terdeteksi di antaranya Zirconium Oxide, Thorium Oxide, Neodymium Oxide, Triuranium Oktasida, dan Cerium Oxide.

Temuan tersebut memperkuat dugaan adanya upaya penyelundupan sumber daya mineral strategis yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan berpotensi menimbulkan risiko terhadap pengelolaan sumber daya alam nasional.

Berkat Widjanarko menegaskan pihaknya akan terus memperkuat pengawasan terhadap aktivitas ilegal di wilayah perairan Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan penyelundupan minerba.

"Penggagalan ini merupakan bentuk komitmen TNI AL dalam melaksanakan perintah Presiden RI dan Panglima TNI bersama seluruh instansi terkait untuk menjaga kedaulatan negara dan melindungi sumber daya alam strategis nasional dari aktivitas ilegal yang merugikan bangsa dan negara," tegas Berkat. (dwk/rdn)

Kejar Aktor Penyelundupan Ratusan Logam Tanah Jarang di Kepri, Bahan Baku Nuklir dan Industri Baterai