PARLEMENTARIA, Serang — Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menyoroti masih adanya praktik percaloan serta biaya tambahan dalam pelayanan pertanahan. Hal tersebut disampaikan Komarudin saat mengikuti kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI ke Kantor Wilayah Kementerian ATR/BPN RI Provinsi Banten di Serang, Rabu (30/9/2026).

Komarudin mengatakan, persoalan pelayanan pertanahan tidak hanya berkaitan dengan kecepatan proses administrasi, tetapi juga kepastian hukum bagi masyarakat yang telah memiliki sertifikat tanah. Menurutnya, ketika kepemilikan tanah masih menghadapi persoalan hukum, masyarakat dapat mengalami kesulitan dalam memanfaatkan asetnya untuk kegiatan ekonomi.

“Karena masyarakat kalau sudah punya sertifikat lalu ada muncul masalah hukum, dia tidak bisa berniaga. Urusannya lama, kemudian apalagi kalau berurusan dengan pengusaha dan segalanya, sudah susah itu,” ujar Komarudin kepada Parlementaria usai pertemuan.

Di sisi lain, Komarudin mengapresiasi upaya perbaikan pelayanan yang dilakukan jajaran ATR/BPN Banten. Namun, ia mengingatkan masih adanya praktik percaloan yang dapat menghambat pelayanan sekaligus memengaruhi penilaian masyarakat terhadap kinerja institusi secara keseluruhan.

“Pelayanan sudah baik, tapi masih ada muncul calo. Itu hal kecil yang menghalangi proses (pelayanan pertanahan) tadi yang Bapak bilang. Itu justru yang bikin viral. Hal-hal kecil seperti itu yang membuat penilaian secara keseluruhan,” katanya.

Komarudin juga mempertanyakan adanya pembayaran tambahan yang masih muncul ketika proses penerbitan sertifikat telah selesai dan masyarakat tinggal mengambil dokumen tersebut. Ia meminta agar persoalan tersebut ditelusuri untuk memastikan sumber dan mekanisme pungutan tersebut.

“Tadi juga dijelaskan proses pembayaran sudah jadi, sudah tinggal ambil sertifikat. Tapi masih ada bayaran tambahan. Itu munculnya dari mana? Dari di dalam sendiri atau dari luar? Itu yang saya mau dengar, karena masyarakat sebenarnya hal-hal kecil begitu yang membuat penilaian secara keseluruhan,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Komarudin juga menyoroti pentingnya memperkuat kewenangan Ombudsman dalam mengawasi pelayanan publik. Menurutnya, pengawasan harus mampu memberikan dampak nyata terhadap perbaikan pelayanan, sehingga pengaduan masyarakat tidak berhenti pada proses pelaporan semata.

Ia menilai penguatan fungsi pengawasan Ombudsman perlu dibarengi dengan mekanisme tindak lanjut yang lebih kuat. “Ombudsman ini lebih baik dibuat, dikasih kekuatan lebih kuat dari KPK itu. Dia bertindak, jadi tidak dikasih saja lapor, tapi untuk eksekusi,” ujarnya.

Komarudin menambahkan, persoalan pertanahan juga membutuhkan kepastian dan ketegasan negara dalam menyelesaikan konflik. Ia mencontohkan sejumlah persoalan penguasaan tanah yang menurutnya perlu diselesaikan melalui proses hukum dan tindakan yang memberikan kepastian bagi masyarakat maupun pelaku usaha.

“Saya senang sekali. Negara masih punya wibawa. Negara masih punya wibawa,” kata Komarudin.

Lebih lanjut, Komarudin meminta jajaran ATR/BPN tetap bekerja secara profesional dan tidak larut dalam tekanan atau kritik yang muncul di media sosial. Menurutnya, kinerja pelayanan harus dinilai berdasarkan ukuran yang jelas dan perbaikan yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Selama pekerjaan yang jujur, ikhlas kerja saja. Itu urusan medsos. Kita kan ada ukuran. Kalau terus begitu, kerja, kerja saja. Yang ngomel-ngomel itu penting juga,” pungkas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini. (mri/rdn)

BAM Soroti Persoalan Administrasi Pertanahan di Balik Kasus ‘Zona Merah’ Jambi

Komisi II Tekankan Kepastian Alas Hak Tanah dalam Program Renovasi Rumah MBR di Maluku Utara

Praktik Calo dan Biaya Tambahan dalam Pelayanan Pertanahan Bikin Susah Kegiatan Ekonomi

Fauzan Khalid Dorong Percepatan Layanan Digital dan Sertifikasi Tanah Wakaf