PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Aus Hidayat Nur menegaskan keberhasilan reformasi birokrasi tidak boleh berhenti pada aspek administratif, melainkan sejauh mana masyarakat merasakan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, transparan, dan berkeadilan. Maka, Aus menegaskan komitmen untuk mendukung penguatan kelembagaan BKN, LAN, ANRI, dan Ombudsman.

Namun, dukungan tersebut harus diiringi peningkatan kinerja yang nyata sehingga reformasi birokrasi tidak hanya agenda administratif, tetapi juga instrumen untuk menghadirkan pemerintahan yang profesional, adaptif, akuntabel, dan benar-benar melayani rakyat.

“Kami ingin menegaskan bahwa ukuran keberhasilan reformasi birokrasi tidak (boleh) berhenti pada aspek administratif. Keberhasilan sesungguhnya diukur dari seberapa besar masyarakat merasakan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih mudah, lebih transparan, dan lebih berkeadilan,” ujar Aus dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI bersama MenPAN RB, Kepala BKN, Kepala LAN, Kepala ANRI, dan Ketua Ombudsman RI di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).

Legislator Fraksi PKS tersebut mencatat implementasi manajemen talenta ASN baru berjalan pada 105 dari 643 instansi pemerintah atau sekitar 15,4 persen. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem merit yang menjadi fondasi profesionalisme ASN masih jauh dari harapan.

Oleh karena itu, Aus meminta BKN bersama Kementerian PANRB mempercepat implementasi sistem merit agar pengisian jabatan benar-benar didasarkan pada kompetensi, kinerja, dan integritas.

Selain itu, Aus juga menyoroti data LAN yang menunjukkan bahwa dari 3,28 juta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), baru 1,69 juta orang atau 51,52 persen yang telah mengikuti orientasi. Sementara itu, hampir 1,6 juta PPPK lainnya belum memperoleh pembekalan dasar sebagai ASN.

“Kondisi ini harus segera menjadi prioritas karena kualitas pelayanan publik sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya aparatur,” tandasnya.

Di sisi lain, Aus mengapresiasi transformasi digital pemerintah melalui SiBangKom ASN, SRIKANDI, dan berbagai sistem digital lainnya yang dinilai menunjukkan komitmen Pemerintah dalam membangun birokrasi modern. Namun, ia menilai masih terdapat fragmentasi antar sistem sehingga diperlukan integrasi agar ASN tidak lagi bekerja dengan banyak aplikasi yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan dalam satu ekosistem pemerintahan digital yang terpadu, aman, dan efisien.

“Ke depan diperlukan integrasi agar ASN tidak lagi bekerja dengan banyak aplikasi yang berdiri sendiri-sendiri, melainkan dalam satu ekosistem pemerintahan digital yang terpadu, aman, dan efisien,” pesan Aus.

Aus juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh mitra kerja Komisi II DPR RI atas capaian kinerja Tahun Anggaran 2025. Menurutnya, seluruh lembaga mampu mempertahankan tata kelola keuangan yang baik dengan tingkat realisasi anggaran di atas 97 persen serta memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Menyampaikan apresiasi kepada seluruh mitra kerja Komisi II atas capaian kinerja Tahun Anggaran 2025. Kami mencatat seluruh lembaga yang hadir di sini mampu mempertahankan tata kelola keuangan yang baik dengan tingkat realisasi anggaran di atas 97 persen serta opini Wajar Tanpa Pengecualian. Pencapaian ini patut diapresiasi sebagai bentuk komitmen terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan negara,” tegas Aus. (pun/rdn)

Keberhasilan Reformasi Birokrasi Harus Diukur dari Kualitas Pelayanan Publik