PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menerima audiensi Pengurus Pusat Dewan Pimpinan Nasional Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (DPN APTRI) untuk menyerap aspirasi terkait kesejahteraan dan keberlanjutan usaha petani tebu di Indonesia. Sejumlah persoalan, mulai dari kejelasan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), Harga Eceran Tertinggi (HET) gula, pupuk bersubsidi, hingga stabilitas pasar, menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut.

Audiensi berlangsung di Ruang Kerja Wakil Ketua DPR RI, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/9/2026). Dalam pertemuan tersebut, Cucun didampingi Anggota Komisi IV DPR RI Nasim Khan, Rina Saadah, serta Jelani dari Komisi VI DPR RI.

Cucun mengatakan aspirasi yang disampaikan petani tebu akan ditindaklanjuti melalui fungsi pengawasan DPR RI. Menurutnya, persoalan yang dihadapi petani membutuhkan koordinasi lintas sektor agar kebijakan pemerintah dapat memberikan kepastian sekaligus mendukung keberlanjutan usaha petani.

"Aspirasi ini luar biasa dan kami terima sepenuhnya. Melalui fungsi pengawasan DPR RI, kami akan segera menindaklanjuti hal ini," ujar Cucun.

Ia menyebutkan, tindak lanjut tersebut antara lain akan dilakukan melalui agenda rapat kerja Komisi IV dan Komisi VI DPR RI. Salah satu isu yang menjadi perhatian ialah pengawasan terhadap kebijakan impor gula.

"Besok dijadwalkan ada rapat kerja di Komisi IV dan Komisi VI yang juga mengagendakan Panja pengawasan impor gula. Sebagai pimpinan, saya juga akan mengoordinasikan lintas sektor antar-Kemenko dan Kementerian Pertanian, agar aspirasi petani segera terwujud," katanya.

Dalam audiensi tersebut, DPN APTRI menyampaikan empat persoalan utama yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah dan DPR RI. Pertama, petani meminta kejelasan regulasi mengenai HPP yang disebut belum memperoleh kepastian dalam beberapa tahun terakhir. Kepastian harga dinilai penting untuk menjaga pendapatan dan kesejahteraan petani.

Kedua, petani menyoroti kebijakan HET gula. Mereka berharap kebijakan harga dapat menciptakan keseimbangan antara harga gula di pasar dengan harga pembelian tebu di tingkat petani, sehingga peningkatan harga gula dapat turut memberikan manfaat bagi petani.

Ketiga, APTRI meminta jaminan ketersediaan dan ketepatan sasaran pupuk bersubsidi bagi petani tebu. Ketersediaan sarana produksi tersebut dinilai penting untuk menjaga produktivitas tanaman sekaligus menekan beban biaya usaha tani.

Keempat, petani meminta penguatan tata kelola pasar agar pasokan gula dapat dikelola secara lebih baik, terutama saat musim panen. Mereka menilai masuknya pasokan yang tidak terkendali pada masa panen berpotensi menekan harga tebu di tingkat petani.

Ketua Umum DPN APTRI Soemitro Samadikoen menambahkan, tantangan yang dihadapi petani tebu saat ini semakin berat akibat faktor iklim. Tingkat kekeringan yang tinggi, kata dia, berdampak terhadap produktivitas dan volume produksi tebu nasional sekaligus meningkatkan biaya operasional petani.

"Tingkat kekeringan ini menambah beban biaya kita, di samping produksi yang turun. Kebutuhan air ini memerlukan perjuangan. Insyaallah, lewat dukungan Bapak Wakil Ketua DPR RI serta Bapak dan Ibu dari Komisi IV dan Komisi VI dari Fraksi PKB, perjuangan kita berhasil dan memperoleh kejelasan," ujar Soemitro.

Cucun menegaskan DPR RI akan memfasilitasi pembahasan lanjutan dengan kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan terkait. Langkah tersebut diharapkan dapat menghasilkan solusi konkret terhadap persoalan yang dihadapi petani sekaligus memperkuat keberlanjutan sektor pergulaan nasional. (ssb)

Endang Thohari Dorong Pemetaan Rendemen Tebu agar Peningkatan Produktivitas Tepat Sasaran

Riyono Caping: Kenaikan HPP Perlu Dikaji Demi Keadilan Petani Tebu

Cucun Terima Aspirasi Petani Tebu, DPR Dorong Kejelasan HPP dan Stabilitas Pasar

Ketut Suwendra Minta Polemik Register 44 Tak Korbankan Ribuan Petani Tebu