PARLEMENTARIA, Kab. Bekasi – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko menyoroti besarnya kebutuhan anggaran untuk menangani sejumlah tanggul kritis di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Berdasarkan pemaparan yang diterimanya saat Kunjungan Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kabupaten Bekasi, Kamis (17/9/2026), kebutuhan penanganan tanggul tersebut diperkirakan mencapai Rp1,7 triliun. Namun, anggaran yang tersedia saat ini baru sekitar Rp50 miliar.

“Memang dibutuhkan bantuan dana sebesar Rp1,7 triliun, tapi ternyata tahun ini baru tersedia Rp50 miliar. Nah, harapan kita segera bisa tertanggulangi masalah tanggul-tanggul yang kritis tadi,” ujar Singgih.

Menurut Singgih, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius mengingat Kabupaten Bekasi merupakan salah satu wilayah yang menghadapi risiko banjir berulang. Posisi geografis Bekasi yang berada di wilayah hilir membuat daerah tersebut berpotensi menerima limpasan air dari kawasan hulu, terlebih ketika bertepatan dengan fenomena banjir rob.

“Bekasi termasuk daerah yang sangat rawan karena tiap tahun pasti ada dua bencana, yang paling pasti itu banjir karena memang dia di hilirnya,” jelasnya.

Ia menjelaskan, risiko banjir di Kabupaten Bekasi tidak hanya dipengaruhi tingginya debit air dari kawasan hulu, tetapi juga kondisi pasang air laut. Ketika aliran sungai menuju wilayah hilir bertemu dengan banjir rob, air berpotensi kembali ke daratan sehingga memperbesar risiko dan luasan genangan.

“Kalau ada banjir, begitu aliran sungai ini ke hilir dan ada banjir rob, dia balik lagi. Jadi sering bisa dua kali, banjir tahunan dan banjir rob,” katanya.

Untuk mengurangi risiko banjir dari kawasan hulu, Singgih menyebut pemerintah tengah menyiapkan sejumlah langkah, antara lain pembangunan bendungan maupun tampungan air di wilayah Bogor. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat menahan dan mengendalikan aliran air sebelum mencapai wilayah hilir Kabupaten Bekasi.

“Sudah ada bendungan dan mungkin seperti danau di daerah Bogor tadi, insyaallah. Kita harapkan nanti ke depan bisa mengurangi banjir di Kabupaten Bekasi,” ujar Singgih.

Sementara itu, penanganan tanggul kritis di wilayah hilir juga dilakukan secara bertahap. Berdasarkan informasi yang diterimanya, sejumlah titik tanggul di kawasan Muara Gembong yang tergolong rawan telah mulai mendapatkan perbaikan.

“Di daerah Muara Gembong yang memang titiknya paling parah, sudah ada perbaikan di tiga atau empat titik,” tuturnya.

Singgih berharap perbaikan tanggul tersebut dapat menekan risiko terjadinya kembali banjir besar yang sebelumnya sempat berlangsung cukup lama di wilayah tersebut. Menurutnya, penanganan infrastruktur kebencanaan harus dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan, dengan dukungan anggaran yang memadai.

Karena itu, ia mendorong penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya dalam memenuhi kebutuhan anggaran serta sarana dan prasarana penanggulangan bencana.

“Harapan terakhir kita dari anggota DPR, pemerintah pusat dan pemerintah daerah bisa bersinergi sehingga masalah-masalah yang terjadi saat ini, kekurangan anggaran, kekurangan sarana-prasarana bisa segera diatasi dan dicukupi,” tegasnya.

Ia menambahkan, penguatan anggaran kebencanaan juga penting untuk meningkatkan kesiapsiagaan daerah, termasuk dalam penyediaan sarana dan prasarana penanganan bencana. Komisi VIII DPR RI, lanjutnya, akan terus melakukan pengawasan dan mengawal kebutuhan tersebut agar upaya pengurangan risiko bencana di Kabupaten Bekasi dapat berjalan lebih optimal. (jih/ssb)

Penanganan Tanggul Kritis Bekasi Butuh Dukungan Anggaran Rp1,7 Triliun