PARLEMENTARIA, Badung – Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Fauzi Amro menegaskan pentingnya penguatan pembiayaan pembangunan daerah dan ketahanan finansial usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk menopang keberlanjutan sektor pariwisata Bali. Sebab, terangnya, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta lembaga keuangan negara menjadi kunci agar pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi kreatif mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka agenda Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI bersama Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan, PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) ke Kabupaten Badung, Bali, Kamis (23/7/2026).

Ia menjelaskan, Bali memiliki posisi strategis sebagai pusat seni, budaya, dan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu penopang utama pariwisata Bali. Namun, ketergantungan terhadap sektor pariwisata juga membuat perekonomian daerah rentan terhadap perlambatan ekonomi global maupun perubahan pola kunjungan wisatawan.

Maka dari itu, tuturnya, pembangunan infrastruktur dan penguatan UMKM perlu berjalan beriringan agar perekonomian daerah menjadi lebih tangguh. "Komisi XI berkomitmen memastikan setiap rupiah kekayaan negara dan instrumen pembiayaan dikelola secara akuntabel serta memberikan multiplier effect bagi ekonomi rakyat. Karena itu, kami ingin memastikan pembiayaan pembangunan daerah benar-benar mampu mendukung pertumbuhan UMKM dan sektor pariwisata secara berkelanjutan," ujar Fauzi.

Dalam bidang pembiayaan infrastruktur, Komisi XI menyoroti peran PT SMI sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Perlu diketahui, hingga pertengahan tahun 2026, PT SMI mencatat total aset sebesar Rp121,3 triliun, dengan outstanding pembiayaan mencapai Rp98,38 triliun dan proyeksi investasi sekitar Rp105 triliun.

Menurut Fauzi, besarnya pembiayaan tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat agar proyek-proyek yang dibiayai benar-benar meningkatkan pelayanan publik, memperkuat infrastruktur pariwisata, serta menjaga kesehatan fiskal daerah dalam jangka panjang.
Selain pembangunan infrastruktur, pihaknya juga memberi perhatian besar pada penguatan UMKM berorientasi ekspor.

Dirinya menilai Bali memiliki banyak produk unggulan yang mampu bersaing di pasar internasional, seperti kerajinan perak Desa Celuk, tenun Endek Gianyar, hingga produk desa wisata berbasis konsep One Village One Product (OVOP). Tantangan berikutnya adalah memastikan para perajin tidak hanya menjadi pemasok bagi perantara, tetapi mampu menjadi eksportir yang mandiri.

Oleh karena itu, Komisi XI meminta LPEI untuk konsisten memperluas pendampingan, pembiayaan, dan akses pasar bagi pelaku UMKM. Sebab, sepanjang triwulan pertama 2026, realisasi Penugasan Khusus Ekspor (PKE) telah mencapai Rp3,6 triliun atau meningkat 39 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Program tersebut ditargetkan menyalurkan pembiayaan hingga mendekati Rp40 triliun sepanjang tahun 2026. Ia menjelaskan bahwa pemerintah juga telah memperkuat program tersebut melalui penyertaan modal negara (PMN) kumulatif sebesar Rp13,7 triliun selama periode 2020–2025.

Dana bergulir tersebut telah menghasilkan pembiayaan dengan nilai perputaran sekitar Rp26 triliun. Bahkan, setiap penyaluran pembiayaan PKE sebesar Rp1 triliun mampu mendorong nilai ekspor hingga sekitar Rp2,03 triliun.

Menurutnya, angka tersebut menunjukkan bahwa pembiayaan ekspor tidak hanya membantu pelaku usaha, tetapi juga memberikan dampak berganda terhadap perekonomian nasional. Pun, Komisi XI DPR RI juga mendorong DJKN Kementerian Keuangan mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) di Bali sebagai infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi, seperti creative hub, pusat logistik, maupun packing house bagi produk UMKM.

Selain itu, digitalisasi layanan melalui platform lelang.go.id dinilai dapat menjadi salah satu sarana memperluas pemasaran produk kerajinan lokal dan meningkatkan daya saing UMKM di era ekonomi digital. Di sisi lain, Fauzi menegaskan pentingnya menyerap aspirasi pemerintah daerah dan pelaku UMKM secara langsung.

"Seluruh hasil pemantauan lapangan dan aspirasi yang kami himpun akan menjadi masukan strategis bagi Komisi XI untuk memperkuat kebijakan pembiayaan pembangunan daerah dan pemberdayaan UMKM. Harapannya, pertumbuhan ekonomi Bali tidak hanya bertumpu pada pariwisata, tetapi juga ditopang oleh ekonomi kreatif dan UMKM yang semakin kuat, mandiri, serta mampu bersaing di pasar global," pungkas Fauzi.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Evita Manthovani, Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Mei Ling, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Bali dan Nusa Tenggara Sudarsono, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Bali Darmawan, serta Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bali Supendi.

Hadir juga Direktur Utama PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) Reynaldi Hermansjah, Direktur PT SMI Faaris Pranawa, Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) Sukatmo Padmosukarso, dan Direktur Pelaksana Bisnis II LPEI Sulaeman.

Pertemuan juga dihadiri para pelaku UMKM binaan LPEI, di antaranya Direktur CV Widhi Asih Bali Export Dewa Adi Putra, Direktur CV Natural Bali Kulkul Ni Putu Ayu Wilasmini, Owner CV Bali Ayu Shop Wayan Putri Antari, Owner UD Wood & Soul Suharto Bambang Wijonarko, Owner PT Mitra Bali Fair Trade Hani Wardani Duarsa, Direktur CV Casa Annie Komang Meilia In Diana Putri, serta local hero Desa Devisa Kakao Jembrana Agung Widi dan local hero Desa Devisa Hortikultura Bali I Gede Sucahya. (um/aha)

Pembiayaan Daerah dan UMKM Harus Merata, Demi Serap Tenaga Kerja

Fauzi Amro Yakini Pembiayaan Daerah dan UMKM Makin Perkuat Fondasi Pariwisata Bali