PARLEMENTARIA, Pekanbaru – Komisi XIII DPR RI mendorong penguatan layanan hukum, hak asasi manusia (HAM), keimigrasian, dan pemasyarakatan di Provinsi Riau melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan kelembagaan, serta dukungan anggaran dan sarana prasarana. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat perlindungan hak masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XIII DPR RI sekaligus Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Dewi Asmara usai memimpin rapat bersama jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kantor Wilayah Kementerian HAM, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Pekanbaru, Riau, Rabu (22/7/2026).

Menurutnya, Komisi XIII DPR RI memberikan perhatian terhadap kebutuhan penguatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Riau, khususnya melalui penambahan tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan, peningkatan kompetensi aparatur, dukungan anggaran, serta penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung proses harmonisasi peraturan daerah. "Komisi XIII DPR RI mendorong Kementerian Hukum untuk memperkuat kapasitas Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Riau melalui penambahan Perancang Peraturan Perundang-undangan, peningkatan kompetensi SDM, dukungan anggaran, serta penyediaan sarana dan prasarana guna mendukung pelaksanaan harmonisasi peraturan daerah," ujar Dewi.

Dalam bidang hak asasi manusia, Komisi XIII DPR RI juga mendukung penguatan kelembagaan melalui pembentukan Kantor Wilayah Kementerian HAM yang mandiri di Provinsi Riau. Selain itu, dirinya menilai implementasi prinsip Bisnis dan HAM perlu terus diperkuat, terutama dalam penanganan konflik yang melibatkan masyarakat adat.

Sementara di sektor pemasyarakatan, Komisi XIII DPR RI menyoroti kebutuhan penambahan sumber daya manusia pada berbagai satuan kerja pemasyarakatan. Penambahan petugas pengamanan, tenaga teknis, maupun tenaga ahli dinilai penting untuk meningkatkan kualitas pembinaan warga binaan sekaligus mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan. Pihaknya juga mengapresiasi kinerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Riau dalam meningkatkan kualitas pelayanan keimigrasian serta kontribusinya terhadap penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Sebab, baginya, peningkatan target PNBP perlu tetap mempertimbangkan potensi riil serta keberlanjutan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam aspek perlindungan HAM, Komisi XIII mendorong penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga terkait, khususnya dalam penyelesaian pengaduan masyarakat dan konflik agraria. Selain itu, Komisi XIII DPR RI juga mendukung pembentukan Kantor Perwakilan LPSK di Provinsi Riau agar layanan perlindungan dan pemulihan bagi saksi maupun korban tindak pidana dapat diakses lebih cepat dan efektif.

"Komisi XIII DPR RI mendorong penguatan sinergi antara Komnas HAM dan Pemerintah Daerah Provinsi Riau dalam pelaksanaan penilaian HAM serta penyelesaian pengaduan masyarakat, khususnya terkait konflik agraria. Sekaligus mendukung pembentukan Kantor Perwakilan LPSK di Provinsi Riau guna memperluas akses perlindungan dan pemulihan bagi saksi dan korban tindak pidana secara lebih cepat dan efektif," paparnya.

Melalui kunjungan kerja ini, Komisi XIII DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penguatan layanan hukum, HAM, keimigrasian, dan pemasyarakatan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia di daerah. Hadir dalam kunjungan kerja tersebut Anggota Komisi XIII DPR RI Ahmad Basarah, Eko Kurnia Ningsih, Samsul Bahri Tiyong, Kartika Sandra Desi, Agun Gunandjar, Shadiq Pasadigoe, Pangeran Khairul Saleh, Aisal Aziz, Adik Sasongko, Rico Alviano, Mafirion, Paolus Hadi, dan Ishfan Taufik Munggaran. (ayu/um)

Komisi XIII Dorong Pemerintah Perkuat Layanan Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan di Riau