PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto mendorong pemerintah dan seluruh pihak terkait untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam menindaklanjuti persoalan lingkungan di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Isu krusial yang diduga berkaitan dengan dampak tailing PT Freeport Indonesia ini dinilai tidak dapat diselesaikan secara parsial (terpisah-pisah).

Menurut Panggah, persoalan di Mimika sangat kompleks karena bersinggungan dengan berbagai bidang ekosistem, mulai dari kehutanan, kelautan dan perikanan, lingkungan hidup, hingga sektor pertambangan dan energi. Oleh karena itu, penanganan terpadu mutlak diperlukan.

“Saya rasa persoalan ini harus kita selesaikan secara bersama-sama agar masyarakat di sana mendapatkan kepastian hukum dan mendapatkan kepastian untuk bisa berusaha kembali secara layak,” ujar Panggah usai memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).

Politisi Fraksi Partai Golkar ini menambahkan, Komisi IV DPR RI membuka ruang koordinasi yang luas untuk menyelesaikan masalah ini, termasuk membuka peluang pembahasan bersama melalui lintas komisi di DPR RI sesuai lingkup kewenangan masing-masing.

Langkah ini diambil merespons aduan perwakilan masyarakat Mimika dan DPR Papua Tengah terkait dampak lingkungan yang masif. Di hadapan Komisi IV, mereka mengadukan terjadinya pendangkalan sungai dan wilayah pesisir yang melumpuhkan akses transportasi, kerusakan hutan mangrove, hilangnya sumber pangan lokal (sagu, ikan, dan kepiting), krisis air bersih, hingga kemerosotan ekonomi warga lokal.

Legislator dari Dapil Jawa Tengah V ini menegaskan bahwa keselamatan warga dan pemulihan lingkungan harus menjadi prioritas utama di atas kepentingan bisnis apa pun. “Perlindungan terhadap ekosistem pesisir, sungai, serta pemenuhan hak-hak masyarakat terdampak harus menjadi perhatian utama dalam setiap langkah penyelesaian. Melalui tindak lanjut yang konkret dan kolaboratif, kami berharap masyarakat Mimika dapat kembali menjalankan kehidupan ekonominya secara aman dan layak,” tegas Panggah. (ndy/we)

Komisi IV Buka Peluang Lintas Komisi Tangani Persoalan Mimika