PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto mendorong Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk melanjutkan upaya peningkatan kesejahteraan para diplomat Indonesia yang bertugas di luar negeri. Menurutnya, peningkatan kesejahteraan merupakan bentuk penghargaan terhadap kualitas sumber daya manusia diplomasi Indonesia sekaligus mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas negara.

Hal itu disampaikan Anton dalam pertemuan Komisi I DPR RI dengan jajaran Kementerian Luar Negeri di Sekolah Staf dan Pimpinan Dinas Luar Negeri (Sesparlu), Kompleks Pusdiklat Kemlu, Jakarta, Senin (6/7/2026).

Anton mengungkapkan bahwa sebelumnya Komisi I bersama Sekretariat Jenderal Kemlu telah menginisiasi kebijakan Minimum Initial Cost for Diplomacy (MIDI), yang salah satu hasilnya adalah peningkatan kesejahteraan staf lokal di perwakilan RI hingga mencapai 50 persen dari standar yang ditetapkan serta pemberian fasilitas tanggungan bagi dua anak diplomat selama bertugas di luar negeri.

“Alhamdulillah tahap pertama berhasil. Gaji staf lokal sudah terpenuhi, kemudian dua anak yang bisa dicover selama di luar negeri juga sudah terpenuhi. Tetapi bagaimana dengan penginapan diplomat kita? Bagaimana dengan fasilitas penunjang lainnya? Ini yang menurut saya perlu kita diskusikan lagi, Pak,” ujar Anton.

Politisi Fraksi Partai Demokrat itu uga menyoroti sistem penghasilan diplomat yang kembali menggunakan rupiah setelah masa penugasan di luar negeri berakhir. Menurutnya, aspek tersebut perlu dikaji agar sistem kesejahteraan diplomat menjadi lebih adil dan mampu mencerminkan penghargaan terhadap profesi diplomat.

“Kalau memang enggak bisa semuanya, paling tidak kita cari apa saja yang masih bisa diberikan kepada para diplomat kita. Mereka adalah manusia-manusia unggul yang bisa tiga bahasa, S1, S2, S3 dan melalui proses seleksi ketat. Sudah seharusnya negara juga memberikan penghargaan yang layak kepada mereka,” tegasnya.

Selain persoalan kesejahteraan, ia juga mendorong adanya penguatan sistem evaluasi terhadap kinerja para duta besar Indonesia. Ia menilai setiap duta besar perlu memiliki arah kebijakan dan indikator kinerja yang jelas sebelum menjalankan penugasan di negara tujuan.

Menurutnya, pemerintah perlu menetapkan garis-garis besar tugas dan target yang harus dicapai oleh setiap kepala perwakilan RI, termasuk dalam bidang diplomasi ekonomi, peningkatan perdagangan, investasi, hingga pariwisata.

“Sebelum berangkat ke luar negeri, para dubes harus memiliki semacam garis-garis besar haluan atau KPI (Key Performance Index) yang jelas. Setahun sekali kita bisa melakukan evaluasi melalui Zoom Meeting. Tidak harus selalu pulang ke Indonesia. Kita lihat bagaimana (kinerja upaya mendorong) ekspor-impornya? Bagaimana turismenya? Berapa orang yang datang ke negara kita? Harus ada yang jelas Pak?,” jelasnya.

Politisi Dapil Jawa Barat V ini menegaskan bahwa evaluasi tersebut penting untuk memastikan seluruh perwakilan Indonesia di luar negeri mampu memberikan kontribusi nyata bagi kepentingan nasional.

"Kalau memang dalam satu tahun tidak ada performa yang bisa ditunjukkan, ya mohon maaf lahir batin Pak. Karena dubes itu jendelanya Indonesia di mata dunia. Jangan sampai citra Indonesia yang sudah baik justru terganggu karena kinerja yang tidak optimal," pungkasnya. (sai/rdn)

Komisi I: Evaluasi Dubes Tiap Tahun, Kesejahteraan Diplomat Harus Ditingkatkan