PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini meminta Pemerintah mengantisipasi dampak kekeringan yang sudah kian mengkhawatirkan di mana banyak daerah saat ini mengalami krisis air bersih. Ia mengingatkan kekeringan buntut kemarau panjang dampat menimbulkan krisis kesehatan.

“Berkurangnya akses air bersih dapat berkembang menjadi masalah kesehatan sebelum terlihat sebagai kejadian luar biasa. Ketika air terbatas, kebutuhan minum, kebersihan rumah tangga, sanitasi, pengolahan makanan, dan perawatan kelompok rentan akan terganggu secara bersamaan,” kata Yahya Zaini dalam keterangan persnya, Jumat (18/9/2026).

Seperti diketahui, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan kekeringan meteorologis dengan puluhan daerah masuk dalam status awas, di antaranya Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, hingga Kalimantan Barat.

Dengan data daerah yang masuk status awas itu dapat terlihat ancaman kekeringan tidak hanya muncul di wilayah pedesaan atau sentra pertanian, tetapi juga mencakup sejumlah kawasan perkotaan.

Wilayah yang mengalami krisis air bersih pun semakin meluas baik di Pulau Jawa maupun daerah Pulau Jawa seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, Kalimantan Utara, dan Maluku.

Terkait hal ini, Yahya menyebut risiko yang ditimbulkan akibat kekeringan bukan hanya berasal dari krisis air bersih saja. “Tetapi juga dari penggunaan sumur yang kualitasnya menurun, sumber air alternatif yang tidak teruji, serta penyimpanan air terlalu lama dalam wadah yang tidak aman,” jelas politisi Golkar itu.

Menurut Yahya, kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko dehidrasi, diare, penyakit kulit, gangguan ginjal, dan penyakit berbasis lingkungan. "Jangan menunggu puskesmas mencatat lonjakan penyakit untuk menyatakan bahwa kekeringan telah berdampak pada

kesehatan. Pencegahan harus dimulai ketika akses terhadap air aman mulai berkurang,” tegas Yahya.

Yahya pun meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan pemerintah daerah membangun pengawasan kesehatan berbasis wilayah terdampak. “Puskesmas harus mengetahui desa mana yang mengalami keterbatasan air, kelompok berisiko yang tinggal di dalamnya, serta perubahan kasus penyakit yang berkaitan dengan kualitas air dan sanitasi,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Yahya mengingatkan agar bantuan air bersih yang didistribusikan kepada warga harus terjamin aman sampai dikonsumsi. Ia menilai pemeriksaan tidak cukup dilakukan pada sumber atau tangki pengangkut, tetapi perlu memastikan kebersihan tempat penampungan dan titik pembagian.

“Apabila ditemukan sumber air warga yang tidak layak, pemerintah harus menyediakan pasokan pengganti serta menyampaikan larangan penggunaannya secara jelas. Jika diperlukan, fasilitas kesehatan (faskes), sekolah, posyandu, dan tempat pengungsian sementara harus memperoleh perlindungan pasokan tersendiri agar pelayanan tidak dikurangi,” imbuhnya.

Yahya juga mendorong pemerintah untuk menyediakan wadah penyimpanan yang aman bagi keluarga yang tidak memilikinya, sehingga bantuan air tidak kehilangan manfaat setelah sampai di permukiman. “Pemerintah harus menetapkan indikator kesehatan sebagai bagian dari keputusan memperbesar respons

kekeringan,” tambah Yahya.

Pimpinan Komisi Kesehatan DPR ini pun mengingatkan perlunya intervensi kesehatan menyusul meningkatnya kasus diare, dehidrasi, penyakit kulit, atau gangguan sanitasi. Menurut Yahya, hal ini tidak bisa dipisahkan dari persoalan kekeringan yang tengah melanda Tanah Air.

“Intervensi kesehatan sangat diperlukan, termasuk penguatan infrastruktur faskes dan tenaga kesehatan, khususnya di daerah yang masuk dalam status awas kekeringan dan yang sudah mengalami krisis air bersih,” paparnya.

Yahya juga meminta agar ketersediaan air bersih selalu diupayakan untuk membantu masyarakat yang terdampak. "Air aman merupakan tindakan pencegahan kesehatan yang paling mendasar. Pemerintah harus memastikan tidak ada warga yang jatuh sakit karena terpaksa menggunakan air yang tidak layak,” ujar Yahya.

“Pemerintah harus mengantisipasi agar masalah kekeringan tidak menimbulkan krisis kesehatan di tengah masyarakat,” pungkas Legislator dari Dapil Jawa Timur VIII itu. (aha)

Pemerintah Harus Antisipasi Krisis Kesehatan Dampak Kekeringan yang Kian Mengkhawatirkan