PARLEMENTARIA, Bandung – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menilai kinerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dalam menyediakan data dan informasi sudah cepat serta akurat. Namun, akses terhadap informasi tersebut dinilai masih belum merata di tingkat masyarakat.

“Ada beberapa isu yang menjadi perhatian dalam kunjungan spesifik pengawasan di Stasiun BMKG Bandung ini,” ujar Syaiful Huda kepada Parlementaria usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Stasiun Geofisika Bandung, Jawa Barat, Kamis (1/4/2026).

Ia menjelaskan, salah satu isu utama yang menjadi perhatian adalah aktivitas Sesar Lembang. Menurutnya, isu tersebut sempat menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat. Namun, berdasarkan penjelasan BMKG, masyarakat tidak perlu panik berlebihan.

“Panjang sesar sekitar 29 kilometer tersebut, secara teori tidak akan bergerak secara serentak. Karena itu, diperlukan langkah antisipasi bersama serta sosialisasi terbuka kepada masyarakat, khususnya di wilayah Bandung Raya,” jelasnya.

Selain itu, Komisi V juga menyoroti potensi kemarau panjang pada 2026 yang diperkirakan lebih kering. Kondisi ini perlu diantisipasi sejak dini, terutama oleh para petani, guna meminimalkan risiko kekeringan dan dampak lanjutan, termasuk potensi gangguan kesehatan.

Lebih lanjut, Syaiful Huda mengungkapkan adanya kesenjangan antara kualitas informasi yang dimiliki BMKG dan kemampuan masyarakat dalam mengaksesnya. Ia menilai, meskipun data yang disediakan sudah cepat dan akurat, belum seluruh lapisan masyarakat dapat memanfaatkannya secara optimal.

“Dalam banyak hal, seperti informasi cuaca, potensi gempa, dan tsunami, masyarakat belum sepenuhnya dapat mengakses informasi tersebut dengan mudah. Ini menjadi perhatian kami,” tegasnya.

Untuk itu, Komisi V mendorong penguatan saluran komunikasi yang lebih efektif agar informasi kebencanaan dapat tersampaikan secara luas. Hal ini termasuk peningkatan kerja sama dengan berbagai pihak, salah satunya Kementerian Komunikasi dan Digital.

Ia juga menekankan pentingnya inovasi dalam penyampaian informasi, seperti penggunaan infografis yang mudah dipahami serta pemanfaatan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), agar masyarakat lebih cepat memahami dan merespons potensi bencana.

“Pendekatan komunikasi harus lebih sederhana dan mudah dipahami. Kami juga mendorong pelibatan berbagai pihak, untuk membantu memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat,” tambahnya.

Di sisi lain, Komisi V turut menyoroti keterbatasan anggaran BMKG dalam kurun waktu 2025–2026 yang dinilai belum sesuai dengan kebutuhan. Kondisi ini berpotensi berdampak pada pemeliharaan, inovasi, dan pengembangan alat, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Menurutnya, hal tersebut menjadi perhatian serius Komisi V untuk terus memperjuangkan alokasi anggaran yang lebih memadai, terutama guna mendukung pemeliharaan, modernisasi peralatan, serta penguatan SDM.

Ke depan, Komisi V juga mendorong optimalisasi pemanfaatan media sosial sebagai sarana penyebarluasan informasi kebencanaan. Dengan demikian, seluruh informasi terkait potensi gempa, tsunami, maupun prakiraan cuaca dapat diakses masyarakat secara luas dan cepat.

“Intinya adalah inovasi dalam penyampaian informasi. Kami akan terus mendorong BMKG menghadirkan berbagai terobosan agar sosialisasi kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif,” tutupnya. (mun/aha)

Guntur Sasono Apresiasi Kesiapsiagaan Kota Tangerang Hadapi Potensi Kebakaran

BMKG Sudah Dinilai Cepat, Tapi Akses Informasinya Belum Merata