PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Darori Wonodipuro mempertanyakan kebijakan pemerintah terkait penetapan kawasan hutan lindung yang dinilai sangat merugikan. Pasalnya, banyak wilayah termasuk area pemukiman penduduk, berada dalam kawasan hutan lindung. Kondisi ini secara langsung berdampak pada kehidupan ratusan keluarga yang tinggal.

“Harus kita telusuri dulu mana yang lebih dulu apakah warga yang tinggal disana lebih awal atau penetapan kawasan hutan lindung yang pertama, sehingga nantinya akan kita simpulkan dan mencari cara alternatif agar masalah ini terselesaikan,” ungkapnya saat RDPU dengan DPRD Kabupaten Pasang Kayu di Ruang Rapat Komisi IV, Senin (22/6/2026).

Ia mengungkapkan penetapan hutan lindung di area pemukiman ini sangat menyulitkan masyarakat. Kebijakan ini menghambat berbagai aspek kehidupan sehari-hari mereka.

Ia mengatakan, warga kini terkurung secara administratif dalam kawasan hutan lindung. Situasi ini menciptakan ketidakpastian hukum dan ekonomi bagi mereka.

Atas kebijakan ini, ia meminta kepada pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan ini dan mencari solusi yang adil bagi masyarakat. Masyarakat menginginkan adanya kejelasan status lahan agar dapat hidup tenang dan melakukan pembangunan di desa mereka.

“Penelitian juga penting untuk memutuskan apakah hutan tersebut lindung atau produksi, sebab banyak status tanah yang lindung namun milik masyarakat sehingga memunculkan polemik, kami di Komisi IV juga meminta adanya bukti-bukti yang menyatakan bahwa hutan tersebut memang lindung,” pungkasnya. (tn/aha)

Hati-hati Tetapkan Kawasan Hutan Lindung, Supaya Tak Beratkan Masyarakat