PARLEMENTARIA, Makkah — Penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah/2026 Masehi menghadirkan banyak perubahan bagi jemaah Indonesia. Mulai dari sistem penempatan berbasis kartu Nusuk, hotel yang lebih dekat dengan pusat ibadah, hingga pola layanan yang lebih tertib di Armuzna menjadi wajah baru pelayanan haji tahun ini.

Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI 2026, Abdul Wachid, menilai transformasi tersebut menjadi salah satu keberhasilan awal Kementerian Haji dan Umrah yang baru pertama kali mengelola penyelenggaraan haji secara penuh.

“Yang paling terasa sekarang penataan jemaah jauh lebih mudah. Dari mulai pemberangkatan, hotel, sampai mobilisasi semua lebih tertib,” kata Abdul Wachid kepada Parlementaria, di kawasan Jamarat, Mina, Makkah, Kamis (28/5/2026).

Salah satu perubahan paling menonjol adalah penggunaan kartu Nusuk dan tasreh sebagai identitas sekaligus pengendali layanan jemaah. Sistem ini membuat jemaah mengetahui lokasi hotel, kloter, hingga kelompok layanan sejak awal kedatangan di Arab Saudi.

Menurut Abdul Wachid, dampaknya langsung terasa terutama bagi jemaah lansia dan keluarga yang sebelumnya kerap terpisah saat penempatan hotel.

“Sekarang satu kabupaten bisa satu hotel. Keluarga dan pendamping juga bisa bersama. Ini seperti kampung pindah ke Tanah Suci,” ujar Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI ini.

Perubahan lain yang mendapat sorotan adalah kualitas akomodasi. Tahun ini sekitar 5.000 jemaah reguler Indonesia untuk pertama kalinya ditempatkan di hotel berbintang lima di Madinah. Sementara hotel lain berada di kategori bintang tiga dan empat dengan lokasi relatif dekat dari Masjid Nabawi.

Bagi banyak jemaah, kedekatan hotel menjadi faktor penting karena mengurangi kelelahan fisik selama menjalani ibadah.

Selain penginapan, konsumsi juga disebut mengalami peningkatan kualitas. Menu makanan dinilai lebih sesuai dengan lidah Indonesia, baik dari jenis lauk hingga kualitas beras yang disajikan.

“Rasa Indonesia banget. Ada ikan, telur, daging, buah-buahan, dan gramasi makanannya juga cukup,” kata Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Transformasi pelayanan juga terlihat pada fase puncak haji di Arafah. Timwas DPR menilai sistem pengaturan keberangkatan bus lebih disiplin sehingga tidak terjadi penumpukan jemaah seperti tahun lalu.

Petugas disebut baru memperbolehkan jemaah bergerak ketika armada benar-benar siap datang ke lokasi penjemputan. Kebijakan itu membuat arus mobilisasi menuju Arafah lebih lancar.

Meski demikian, Timwas DPR masih mencatat sejumlah persoalan yang perlu dibenahi. Salah satunya keterlambatan bus saat perpindahan dari Arafah menuju Muzdalifah dan Mina.

“Memang ada yang tidak bisa berangkat sampai pagi, tetapi akhirnya tertolong jam tujuh pagi. Ini nanti jadi bahan evaluasi,” katanya.

Selain transportasi, kepadatan tenda di Arafah dan Mina juga menjadi perhatian. DPR mendorong peningkatan kualitas paket layanan dari paket D menjadi paket C agar kapasitas dan kenyamanan jemaah lebih manusiawi.

Abdul Wachid mengatakan DPR juga mengusulkan kontrak jangka panjang untuk hotel, katering, dan syarikah selama lima tahun agar kualitas pelayanan lebih stabil dan mudah dievaluasi.

“Kalau kontraknya panjang, kualitas bisa dijaga. Kalau tidak sesuai, bisa langsung didiskualifikasi,” ujarnya.

Usulan tersebut sekaligus diproyeksikan menjadi solusi sementara sambil menunggu realisasi pembangunan Kampung Haji Indonesia yang direncanakan pemerintah Presiden. (man/rdn)

Dari Hotel Bintang Lima hingga Sistem Nusuk, Wajah Baru Haji Indonesia 2026

Dua Belas Jemaah Haji Belum Kantongi Kartu Nusuk Jelang Armuzna

Saan Mustopa Apresiasi Perbaikan Distribusi Nusuk, Ingatkan Jemaah yang Merokok di Lorong Hotel