PARLEMENTARIA, Toba - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Irene Yusiana Roba menekankan pentingnya kehati-hatian dalam merumuskan skema kerja sama perdagangan internasional. Hal itu agar kerja sama perdagangan internasional tersebut tidak menggerus pendapatan ekonomi dari 10 ribu lebih pelaku UMKM, khususnya yang ada di Kabupaten Toba, Sumatra Utara.

"Komitmen BKSAP adalah memastikan setiap kesepakatan dalam forum internasional memberikan dampak positif yang tepat sasaran. Kita masyarakat ASEAN harus benar-benar berhati-hati dalam menentukan skema perdagangan bebas sehingga tidak menggerus pelaku UMKM," ujar Wakil Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Irene Yusiana Roba dalam agenda “BKSAP Day” bertema Diplomasi Parlemen sebagai Strategi Menjembatani Potensi Daerah Menuju Pasar Global di Toba, Sumatera Utara, Senin (26/10/2026).

Menurutnya, BKSAP DPR RI memiliki peran strategis dalam diplomasi yakni sebagai second track diplomacy, di mana diplomasi parlemen berperan sebagai diplomasi rakyat yang memperjuangkan kepentingan publik dan berdampak langsung pada regulasi serta perumusan kebijakan (policy).

“Kami itu bisa dikatakan second track diplomacy, bahwa diplomasi parlemen adalah diplomasi rakyat yang berarti kita bela sungguh-sungguh kepentingan rakyat dan menghasilkan peraturan yang berdampak langsung,” tambah Politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.

Irene menegaskan meskipun dengan BKSAP DPR RI bisa mendorong dan memaksimalkan pergerakan ekonomi Toba di kancah internasional, ia menjelaskan bahwasanya untuk mencapai kesepakatan yang terbaik, perlu kehati-hatian saat menyepakati kesepakatan. Maka dari itu, penyerapan aspirasi yang dilakukan oleh BKSAP DPR RI dengan tajuk “BKSAP Day” ini merupakan “bekal” yang dikumpulan dan siapkan sehingga memahami setiap masalah di daerah yang dikunjungi oleh BKSAP DPR RI.

“Kita (BKSAP DPR RI) melakukan penyerapan aspirasi di setiap daerah, sehingga bis akita rangkum dan lihati nanti di dalam forum-forum internasional ataupun pembuatan kebijakan (policy) undang-undang di DPR RI, sehingga kita bisa melihat itu secara holistik,” pungkasnya. (aym/rdn)

BKSAP Ingatkan Perdagangan Bebas Jangan Gerus Ekonomi Lokal UMKM