PARLEMENTARIA, Tanjungpinang — Komisi VI DPR RI mendorong integrasi pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi untuk menekan biaya logistik serta disparitas harga barang di Provinsi Kepulauan Riau. Upaya tersebut dinilai penting untuk memperkuat konektivitas antarpulau dan memastikan masyarakat di wilayah terpencil memperoleh akses distribusi barang dengan harga terjangkau.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid menyampaikan hal tersebut saat memimpin kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Jumat (9/10/2026).

Ia menekankan bahwa karakteristik wilayah kepulauan membutuhkan sistem transportasi dan distribusi yang terintegrasi agar pemerataan pembangunan dapat menjangkau pulau-pulau kecil.

“Penguatan konektivitas merupakan wujud kehadiran negara dalam menjamin akses pelayanan, pemerataan pembangunan, dan keadilan ekonomi bagi masyarakat Kepulauan Riau,” ujar Nurdin.

Ia menjelaskan, keterbatasan transportasi, tingginya biaya distribusi, dan panjangnya rantai pasok menjadi sejumlah tantangan yang memicu perbedaan harga barang antarwilayah. Karena itu, jelasnya, integrasi pelabuhan dengan moda transportasi, pergudangan, dan sistem perdagangan perlu diarahkan pada efisiensi logistik sekaligus menjaga keterjangkauan harga kebutuhan masyarakat.

Perkuat Konektivitas Antarpulau

Nurdin juga menyoroti ketimpangan konektivitas di Kepulauan Riau. Aktivitas ekonomi masih terkonsentrasi di Batam, Bintan, dan Tanjungpinang, sedangkan sejumlah pulau kecil menghadapi keterbatasan akses transportasi dan distribusi barang. Kondisi ini membutuhkan perencanaan infrastruktur dan sistem logistik yang terpadu.

Untuk itu, ia mendorong penyusunan peta jalan yang mengintegrasikan pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi, disertai target penurunan disparitas harga yang terukur.

“Diperlukan peta jalan yang mengintegrasikan pelabuhan, transportasi, pergudangan, dan pusat distribusi, dengan target penurunan disparitas harga yang jelas,” ungkap politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.

Selain pembangunan infrastruktur, sinergi pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN) dinilai penting untuk membentuk ekosistem logistik yang menghubungkan pusat perdagangan dengan pulau-pulau kecil dan wilayah terpencil. Penguatan konektivitas juga perlu membuka akses pasar yang lebih luas bagi koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), nelayan, serta produsen lokal.

Nurdin turut mendorong penguatan peran Kementerian Perdagangan dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, memperpendek rantai distribusi, dan memperluas akses pasar. Sementara itu, BUMN di sektor pelabuhan, penyeberangan, pelayaran, dan perdagangan diharapkan meningkatkan produktivitas, digitalisasi layanan, serta efisiensi operasional tanpa mengabaikan pelayanan publik.

“BUMN harus mampu meningkatkan efisiensi logistik yang terukur dengan tetap menjaga keseimbangan antara kinerja bisnis dan pelayanan publik. Dengan demikian, konektivitas wilayah dapat semakin kuat dan distribusi barang kepada masyarakat berjalan lebih efektif,” paparnya.

Tindak Lanjut yang Terukur

Menutup pernyataan, Nurdin berharap kunjungan kerja reses tersebut menghasilkan langkah tindak lanjut yang konkret dari seluruh mitra kerja terkait. Ia menekankan perlunya kesepakatan bersama yang dilengkapi target terukur dan penanggung jawab yang jelas agar upaya menekan biaya logistik dan disparitas harga di Kepulauan Riau dapat berjalan efektif.

“Saya berharap pertemuan ini menghasilkan rancangan aksi bersama yang konkret, terukur, dan memiliki penanggung jawab yang jelas untuk meningkatkan konektivitas, menurunkan biaya logistik, mengendalikan disparitas harga, serta memperkuat perekonomian masyarakat kepulauan,” pungkasnya.

Kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI tersebut turut diikuti sejumlah anggota Komisi VI DPR RI, yakni Ida Nurlaela Wiradinata, Budi Sulistyono alias Kanang, Dewi Juliani (F-PDIP), Unru Baso (F-Gerindra), Ida Fauziyah (F-PKB), Rahmat Saleh, dan Askweni (F-PKS). (tra/um)

Komisi VI DPR Dorong Integrasi Pelabuhan untuk Tekan Disparitas Harga di Kepulauan Riau