PARLEMENTARIA, Surabaya - Anggota Komisi VI DPR RI Khilmi menegaskan komitmen DPR bersama Pemerintah dalam memperkuat industri perkapalan nasional, salah satunya melalui pemfokusan pengadaan armada maritim dan alutsista pertahanan di dalam negeri. Langkah strategis ini diwujudkan dengan mendorong pembenahan serta penunjukan PT PAL Indonesia sebagai induk holding BUMN di sektor perkapalan.

"Kita ini di pemerintahan Prabowo-Gibran kan berkonsentrasi pada industri-industri perkapalan dalam negeri. Maka PT PAL dijadikan satu induk untuk perusahaan-perusahaan perkapalan di BUMN, sehingga pesanan dari Kementerian Pertahanan sekarang fokusnya banyak di industri dalam negeri," ujar Khilmi saat Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (24/7/2026).

Khilmi menilai penguatan kapasitas PT PAL sangat krusial mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan yang membutuhkan kesiapan armada maritim dalam jumlah besar. Untuk mewujudkan hal tersebut, Komisi VI DPR mengawal fokus penggabungan (merger) antara PT PAL dengan PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari demi menciptakan efisiensi serta integrasi galangan kapal BUMN.

"Kita telah memperjuangkan bahwa PT PAL ini harus bisa dibesarkan. Karena ini adalah suatu industri maritim, karena kita negara maritim dan kita sangat membutuhkan banyak armada kapal. Maka kita akan fokus pada penggabungan PT PAL dengan Kojabari," tegas Legislator Dapil Jawa Timur X tersebut.

Lebih lanjut, ia mengakui keterbatasan anggaran dan orientasi belanja masa lalu sempat menjadi kendala utama perkembangan industri maritim lokal, di mana pengadaan perlengkapan pertahanan laut kerap dilakukan dari luar negeri. Namun, dengan kebijakan pemerintah saat ini yang mewajibkan pembuatan kapal militer di galangan domestik, Komisi VI memberikan dukungan penuh agar PT PAL mampu memproduksi alutsista canggih seperti kapal selam hingga kapal frigat.

"Kemarin pemerintah belum memfokuskan diri untuk pesan peralatan pertahanan armada laut di dalam negeri. Tetapi pemerintahan Prabowo-Gibran ini sangat konsentrasi agar pembuatan armada kita harus di dalam negeri. Maka kita sangat mendukung sekali PAL untuk membuat peralatan kapal, baik itu kapal selam atau kapal frigat untuk diproduksi di dalam negeri," jelasnya.

Politisi Fraksi Gerindra, pun menyatakan optimismenya terhadap prospek pertumbuhan industri perkapalan nasional, yang dibuktikan dengan penyehatan kinerja keuangan PT PAL secara signifikan hingga terbebas dari kredit bermasalah. Selain itu, kemandirian industri maritim juga kian solid melalui kerja sama antar-BUMN dalam memenuhi kebutuhan komponen berat pembuatan kapal secara lokal.

"Saya optimis dengan perkembangan 2021-2026 ini, PAL sudah menunjukkan angka yang positif, dari perbankan yang tadinya kol 5 sekarang sudah zero kol. Ditambah lagi bahan-bahan penunjangnya sudah bisa dibuat di dalam negeri, seperti kerja sama PAL dengan PT Barata untuk membuat salah satu pesanan yang beratnya sampai 25 ton," pungkasnya. (upi/we)

PT PAL Disiapkan Jadi Holding Perkapalan, Legislator Kawal Penguatan Industri Maritim

Nengah Soroti Antrean Ketapang-Gilimanuk hingga Dampak Ekonomi Kapal Pesiar