PARLEMENTARIA, Gorontalo — Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI menyoroti pentingnya penguatan pelayanan kesehatan di rumah sakit daerah agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut menjadi perhatian BURT saat melakukan kunjungan kerja ke RSUD Hasri Ainun Habibie, Gorontalo, Senin (21/9/2026).

Anggota BURT DPR RI Hamid Noor Yasin mengatakan, kesehatan merupakan kebutuhan fundamental masyarakat yang harus menjadi salah satu prioritas dalam pembangunan. Karena itu, keberadaan rumah sakit daerah perlu terus diperkuat, baik dari sisi kapasitas maupun kualitas pelayanan.

“Tentu persoalan kesehatan menjadi persoalan yang sangat fundamental di tengah-tengah masyarakat dan mestinya memang harus mendapatkan prioritas,” ujar Hamid saat kunjungan kerja BURT DPR RI ke RSUD Hasri Ainun Habibie, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo, Senin (21/9/2026).

Menurut Hamid, penguatan layanan kesehatan juga perlu mempertimbangkan kondisi fiskal pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Tekanan ekonomi dan dinamika geopolitik global turut memengaruhi kapasitas fiskal pemerintah dalam membiayai berbagai kebutuhan pembangunan.

Meski demikian, kondisi tersebut tidak mengurangi kebutuhan untuk memberikan dukungan kepada daerah, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Rumah sakit daerah, kata Hamid, memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.

“Tetapi tentu ini menjadi bagian dari upaya kita untuk membantu daerah-daerah, khususnya yang berkaitan dengan persoalan kesehatan,” tutur legislator Fraksi PKS tersebut.

Dalam kunjungan tersebut, BURT turut meninjau sejumlah aspek pengelolaan RSUD Hasri Ainun Habibie, mulai dari fasilitas rumah sakit, ketersediaan dokter spesialis, layanan unggulan, hingga pemanfaatan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan program Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama).

Hamid menekankan, pengelolaan rumah sakit daerah perlu menjaga keseimbangan antara keberlanjutan pengelolaan dan fungsi sosial. Menurutnya, rumah sakit tidak hanya dituntut berkembang secara kelembagaan, tetapi juga harus tetap menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

“Rumah sakit umum daerah tetap harus menggabungkan antara profit oriented dan social oriented,” tutur Hamid.

Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Medik RSUD Hasri Ainun Habibie, dr. Irma Cahyani Ranti, menjelaskan rumah sakit saat ini memiliki 152 tempat tidur untuk pelayanan rawat inap. Kapasitas tersebut direncanakan bertambah melalui pembangunan gedung rawat inap baru yang dapat menampung hingga 220 tempat tidur.

“Jadi, posisi sekarang dengan kondisi eksisting ada 152 tempat tidur. Dalam rancangan, gedung rawat inap itu nanti akan menampung 220 tempat tidur,” ujar Irma.

Ia mengatakan, kebutuhan masyarakat menjadi salah satu pertimbangan dalam penyediaan ruang perawatan. Dari kapasitas yang tersedia, ruang kelas 3 menjadi yang paling banyak karena mayoritas pasien yang dilayani merupakan peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI).

“Karena memang konsumen kami paling banyak adalah konsentrasi BPJS-PBI. Sehingga menyesuaikan dengan kebutuhan di masyarakat maka ruang kelas yang tersedia itu paling banyak adalah ruang kelas 3,” katanya.

Selain meningkatkan kapasitas rawat inap, RSUD Hasri Ainun Habibie juga mengembangkan sejumlah layanan spesialistik yang dibutuhkan masyarakat. Layanan tersebut antara lain layanan mata, penyakit dalam dengan kekhususan diabetes, endokrin, dan metabolik, serta layanan kanker.

Untuk layanan kanker, rumah sakit tengah menyiapkan fasilitas pendukung terapi sinar. Sementara layanan mata telah didukung peralatan diagnostik dan terapi serta dokter subspesialis.

Pengembangan kapasitas dan layanan spesialistik tersebut diharapkan dapat memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sekaligus memperkuat peran RSUD Hasri Ainun Habibie sebagai salah satu fasilitas kesehatan rujukan di daerah. (ujm/ssb)

RSUD Hasri Ainun Habibie Harus Layani Masyarakat Tanpa Diskriminasi

Hamid Noor Soroti Penguatan Layanan Kesehatan di RSUD Hasri Ainun Habibie

RUU HPI Jadi Solusi Hadapi Dinamika Konektivias Masyarakat Indonesia dengan Negara Lain