PARLEMENTARIA, Jakarta - Delegasi Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menghadiri Global Parliamentary Forum 2026 di Bangkok, Tailan, pada 12 - 13 Oktober 2026. Agenda ini diselenggarakan dalam rangkaian Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Grup Bank Dunia (World Bank Group). Delegasi BKSAP dipimpin Ketua BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Maazat, bersama Wakil Ketua BKSAP Ravindra Airlangga dan anggota BKSAP Sigit Purnomo.

Forum ini mempertemukan anggota parlemen dari berbagai negara dengan pimpinan dan pejabat senior IMF serta Bank Dunia untuk membahas tantangan ekonomi dan pembangunan global, khususnya penciptaan lapangan kerja, mobilisasi investasi swasta, serta pemanfaatan akal imitasi (artificial intelligence/AI) bagi pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam pembahasannya, Bank Dunia memperkirakan sekitar 1,2 miliar anak muda di negara berkembang akan mencapai usia kerja dalam 10–15 tahun mendatang, sementara lapangan kerja yang diproyeksikan tersedia hanya sekitar 400 juta. Kesenjangan ini menegaskan urgensi kebijakan yang mampu memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kualitas pekerjaan.

Dalam sesi diskusi, delegasi Indonesia mengangkat tiga isu strategis, yakni keberlanjutan lapangan kerja di tengah perkembangan AI dan otomatisasi, kebutuhan energi dan air serta dampaknya terhadap lingkungan, serta pengukuran keberhasilan pembangunan berdasarkan kualitas serta produktivitas pekerjaan, bukan semata-mata pertumbuhan produk domestik bruto (PDB).

"Isu tersebut relevan bagi Indonesia, mengingat tantangan pemerataan infrastruktur energi sebagai negara kepulauan serta kebutuhan mempersiapkan tenaga kerja dalam menghadapi transformasi digital," jelas Syahrul dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, di Jakarta, Senin (20/10/2026).

Menurut Politisi Fraksi PKS ini, pemanfaatan AI perlu diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan membuka peluang ekonomi tanpa mengabaikan resiko penggantian pekerjaan maupun keberlanjutan sumber daya.

Menanggapi isu tersebut, IMF menjelaskan bahwa kesiapan negara menghadapi AI dipengaruhi oleh infrastruktur, keterampilan tenaga kerja, pelatihan, dan kondisi pasar kerja. Sementara itu, Bank Dunia menekankan bahwa AI dapat mendukung produktivitas di berbagai sektor, termasuk pertanian, apabila penerapannya disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik ekonomi masing-masing negara.

Partisipasi delegasi Indonesia dalam forum ini menjadi bagian dari upaya memperkuat diplomasi parlemen dan pertukaran perspektif mengenai agenda pembangunan global. Pembahasan tersebut menegaskan pentingnya peran parlemen dalam mendorong kebijakan, alokasi anggaran, dan pengawasan pembangunan yang mampu menghasilkan lapangan kerja berkualitas, memperluas kesempatan ekonomi, serta memastikan transformasi digital berjalan secara inklusif dan berkelanjutan. (rdn)

Hadiri Global Parliamentary Forum 2026, BKSAP Soroti Dampak AI terhadap Lapangan Kerja