PARLEMENTARIA, Surabaya — Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Syahrul Aidi Mazaat menilai penguatan diplomasi ekonomi perlu menjadi perhatian, khususnya, dalam pembahasan Panitia Kerja (Panja) Diplomasi Perdagangan dan Investasi (DP3I). Menurutnya, diplomasi ekonomi harus diarahkan untuk membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk masyarakat, termasuk hasil pertanian dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Syahrul mengatakan Indonesia memiliki beragam komoditas pertanian dan hasil produksi daerah yang berpotensi dipasarkan ke luar negeri. Namun, potensi tersebut masih membutuhkan dukungan strategi, pemetaan pasar, serta penguatan jejaring perdagangan agar produk masyarakat mampu bersaing dengan produk dari negara lain.

“Diplomasi ekonomi harus bisa membuka pasar bagi produk masyarakat. Jangan sampai kita hanya menjadi pasar bagi produk negara lain, sementara produk pertanian dan hasil produksi masyarakat kita justru sulit masuk ke pasar internasional,” ujar Syahrul saat menyampaikan pandangan dalam kunjungan kerja Panja Diplomasi Perdagangan dan Investasi (DP3I) ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Airlangga, Surabaya, Kamis (17/9/2026).

Menurutnya, produk dari sejumlah negara seperti Thailand, Vietnam, dan China lebih banyak ditemukan di pasar Eropa karena didukung kapasitas produksi dan strategi pemasaran yang kuat. Karena itu, Indonesia perlu membangun strategi serupa dengan menyesuaikannya pada potensi komoditas dan kebutuhan pelaku usaha di daerah.

Legislator Fraksi PKS ini turut menegaskan, capaian ekspor seharusnya tidak hanya diukur dari tingginya nilai perdagangan yang berasal dari produk industri. Manfaat ekspor akan lebih terasa bagi masyarakat apabila turut ditopang produk pertanian, UMKM, dan komoditas yang diproduksi langsung oleh masyarakat.

“Jangan hanya bangga dengan nilai ekspor yang besar kalau basisnya produk industri. Kita juga harus melihat bagaimana hasil pertanian dan produk masyarakat bisa masuk pasar luar negeri sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” kata Anggota Komisi Luar Negeri DPR RI itu.

Ia menambahkan, pengembangan ekspor produk pertanian perlu memperhatikan kualitas, keberlanjutan pasokan, dan kemampuan memenuhi kebutuhan pasar dalam jumlah besar. Karena itu, pemerintah daerah perlu mendorong desa-desa mengembangkan komoditas yang sesuai dengan permintaan pasar, termasuk dengan memanfaatkan lahan yang tidak produktif.

“Pemerintah daerah perlu mengarahkan desa untuk memproduksi komoditas yang memang dibutuhkan pasar secara masif. Tidak harus membuka hutan, tetapi bisa memanfaatkan lahan-lahan yang selama ini tidak produktif,” ujar Syahrul.

Syahrul juga menyoroti pentingnya keterlibatan DPR sejak tahap awal penyusunan perjanjian perdagangan. Menurutnya, pembahasan kerja sama perdagangan sebaiknya tidak baru disampaikan kepada DPR setelah perjanjian selesai, melainkan sejak tahap perencanaan dan penyusunan substansi agar kepentingan nasional serta kebutuhan masyarakat dapat lebih terakomodasi.

“Kalau DPR dilibatkan sejak awal, kita bisa memastikan perjanjian perdagangan tidak hanya membuka pasar, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi produk masyarakat dan perekonomian nasional,” pungkasnya.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Dosen Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (Unair) Angga Erlando menilai pembukaan akses pasar perlu diikuti strategi daerah untuk memperluas basis eksportir. Menurutnya, diplomasi perdagangan akan lebih memberikan manfaat apabila dibarengi pemetaan potensi produk, pendampingan industri kecil dan menengah (IKM), serta penguatan desa devisa agar semakin banyak pelaku usaha daerah mampu menembus pasar internasional.

“Pemerintah daerah dapat memperkuat ketahanan perdagangan Jawa Timur melalui lima langkah prioritas, salah satunya memperluas basis eksportir daerah dengan menghadirkan desa devisa dan pendampingan IKM di wilayah yang belum memilikinya,” ujar Angga dalam paparannya pada diskusi Panja DP3I.

Selain memperluas basis eksportir, Angga merekomendasikan agar misi dagang dan temu bisnis diarahkan ke sejumlah negara tujuan potensial, seperti Jepang, India, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, dan Uni Eropa. Langkah tersebut, menurutnya, perlu disertai pemetaan potensi ekspor di 38 kabupaten/kota serta evaluasi terhadap pelaksanaan misi dagang, sehingga pembukaan akses pasar dapat diikuti peningkatan kapasitas produksi dan keterlibatan lebih luas pelaku usaha daerah. (ujm/rdn)

BKSAP DPR RI: Diplomasi Ekonomi Harus Buka Pasar Produk Daerah