PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti adanya kenaikan kasus demam berdarah dengue (DBD). Ia pun mendorong agar Pemerintah memperkuat peran Puskesmas dan kader jumantik (Juru Pemantau Jentik) untuk membantu mencegah penyebaran berkembangnya jentik nyamuk.

“Perubahan iklim dan fenomena cuaca, termasuk kemarau panjang dan pancaroba, dapat menyebakan berkembangbiaknya jentik nyamuk. Upaya pencegahan harus dimaksimalkan, termasuk di lingkungan terkecil di setiap rumah tangga,” kata Puan dalam keterangan persnya, Senin (19/10/2026).

Seperti diketahui, kasus DBD mengalami kenaikan di sejumlah daerah seperti di DKI Jakarta dan Kota Bekasi. Bahkan di media sosial, warga banyak mengeluhkan ‘serangan’ nyamuk yang cukup ganas di musim kemarau ini.

Di DKI Jakarta, sebanyak 1.314 kasus DBD ditemukan di Jakarta Selatan hingga September 2026, dan 1.591 kasus sampai Agustus lalu. Dinas Kesehatan DKI Jakarta pun telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 35 Tahun 2026 tentang Pencegahan DBD Melalui Sinergi Lintas Sektor dan Integrasi Data dalam Gerakan Pemberantasan Sarang Nyamuk DBD.

Kenaikan kasus DBD juga terjadi di Kota Bekasi, Jawa Barat, dengan total 2.250 kasus untuk periode Januari-September 2026. Di Tulungagung, Jawa Timur, terdapat 315 kasus DBD selama 9 bulan terakhir, di mana 2 di antaranya meninggal dunia.

Terkait hal ini, Puan meminta Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melakukan pemetaan secara menyeluruh untuk mengetahui sebaran penyakit DBD. “Data tersebut perlu menjadi dasar menentukan wilayah yang membutuhkan penguatan pencegahan dan pelayanan,” ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Meskipun Indonesia dalam beberapa tahun terakhir dapat menekan Case Fatality Rate (CFR) atau jumlah orang yang meninggal karena sakit DBD, Puan mengingatkan upaya pengendalian penyakit yang disebabkan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus itu harus tetap menjadi perhatian.

“Adanya angka penurunan kasus DBD dibandingkan tahun lalu juga perlu dipertahankan melalui pengendalian yang lebih

terarah,” tutur Puan.

Sementara sebagai langkah antisipasi melonjaknya kasus DBD jelang musim hujan, Puan mendorong Kementerian Kesehatan mendukung pemerintah daerah memetakan penularan sampai tingkat kelurahan dan lingkungan. “Pemetaan perlu menghubungkan laporan kasus, hasil pemeriksaan jentik, serta kondisi tempat perkembangbiakan nyamuk agar tindakan dapat diarahkan pada sumber risiko yang ditemukan,” ungkapnya.

"Setiap laporan kasus perlu membantu petugas mengenali lingkungan yang membutuhkan penanganan. Warga harus mengetahui siapa yang dapat dihubungi dan tindakan apa yang akan dilakukan setelah laporan diterima,” imbuh Puan.

Tak hanya itu, mantan Menko PMK ini juga meminta Pemerintah Daerah menggalakkan program pencegahan DBD di masing-masing wilayahnya. Termasuk, kata Puan, gerakan sosialisasi dan edukasi jemput bola kepada masyarakat.

“Penguatan peran Puskesmas dan kader Jumantik diperlukan untuk membantu mengedukasi masyarakat untuk mencegah berkembangnya jentik nyamuk. Dan disertai dukungan pelatihan, sarana, serta tindak lanjut temuan,” ucapnya.

Lebih lanjut, Puan mengingatkan agar temuan tempat perkembangbiakan nyamuk harus diteruskan kepada pihak yang bertanggung jawab untuk diselesaikan. “Pemeriksaan lingkungan perlu menjangkau rumah, sekolah, tempat kerja, dan fasilitas umum sesuai hasil penilaian risiko,” sebut cucu Bung Karno tersebut.

Dalam penanganan DBD, Puan pun menilai Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3M Plus perlu dilakukan secara rutin dan serentak untuk mencegah penyakit DBD.

Adapun gerakan 3M plus yaitu pertama ‘Menguras’ dan menyikat tempat penampungan air (bak mandi, drum, dll), kedua ‘Menutup’ rapat-rapat wadah penampungan air, dan ketiga ‘Mengmendaur ulang’ atau memanfaatkan kembali barang bekas yang berpotensi menampung air hujan.

Kemudian untuk plusnya adalah menggunakan losion anti nyamuk, memasang kelambu, memelihara ikan pemakan jentik, serta melakukan fogging jika diperlukan. “Pencegahan perlu mengutamakan pemberantasan sarang nyamuk melalui 3M Plus. Sementara pengasapan (fogging) dilakukan sesuai penilaian petugas kesehatan dan kebutuhan pengendalian, dengan tetap menjaga tindak lanjut terhadap jentik serta tempat perkembangbiakannya,” papar Puan.

Puan menegaskan, pemberantasan sarang nyamuk harus menjadi bagian utama dalam pencegahan DBD. “Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat memperoleh informasi mengenai gejala, tanda bahaya, dan tempat pemeriksaan. Puskesmas dan rumah sakit perlu mempunyai koordinasi rujukan yang dapat digunakan ketika pasien memerlukan penanganan lanjutan,” urainya.

Di sisi lain, Puan memandang evaluasi perlu memperlihatkan perkembangan kasus, kecepatan tindak lanjut laporan, dan penyelesaian sumber risiko di lingkungan. “Dengan demikian, penurunan kasus dapat dipertahankan melalui pekerjaan yang berkelanjutan dan pengendalian DBD menghasilkan lingkungan yang lebih terlindungi dan pertolongan yang tepat waktu bagi warga yang sakit,” tutup Puan. (aha)

Kasus DBD Naik, Puan Dorong Peran Puskesmas dan Kader Jumantik Diperkuat

Ekspansi Industri di Sulteng Harus Diimbangi Pemerataan Faskes dan Perlindungan Ketenagakerjaan