PARLEMENTARIA, Lombok Barat - Komisi I DPR RI mendorong Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kemkomdigi untuk memperkuat pemberdayaan SDM lokal serta menyiapkan sistem cadangan kelistrikan guna menjaga keandalan layanan telekomunikasi di wilayah kepulauan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR RI Anton Sukartono Suratto usai mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi I DPR RI ke Lombok Barat, NTB, Jumat (24/7/2026). Menurutnya, selain pembangunan infrastruktur telekomunikasi, aspek pemeliharaan jaringan juga menjadi perhatian penting, terutama di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis.

"Kita tahu di NTB ini kan banyak gili atau pulau-pulau kecil, nah itu kadang-kadang kalau sudah rusak itu (listrik) down time nya lama sekali. Kenapa? Karena satu, tenaga ahlinya tidak ada dan yang kedua juga untuk barang-barangnya juga tidak ada," ujar Anton kepada Parlementaria usai pertemuan.

Ia menilai kondisi tersebut perlu segera diatasi melalui peningkatan kapasitas masyarakat setempat agar proses penanganan gangguan tidak selalu bergantung pada tenaga teknis dari luar daerah.

"Nah kami meminta kepada Direktur BAKTI bahwa orang-orang daerah (lokal) pun harus dilatih, tenaga ahlinya untuk dicari dari sini jadi tidak usah cari dari luar NTB," lanjut Politisi Fraksi Partai Demokrat ini.

Menanggapi masukan tersebut, Direktur Utama BAKTI Kemkomdigi, Fadhilah Mathar, menyatakan pihaknya akan memberikan perhatian lebih terhadap pemberdayaan masyarakat lokal, khususnya dalam mendukung penanganan gangguan teknis di lapangan.

"Harus lebih diperhatikan lagi untuk pemberdayaan masyarakat lokal terutama untuk technical problem, seharusnya bisa diperhatikan lagi oleh tim (BAKTI)," ujar Fadhilah.

Selain itu, Anton juga meminta BAKTI melakukan pengelolaan suku cadang secara lebih baik melalui pengecekan berkala dan penyediaan stok komponen yang dibutuhkan agar perbaikan perangkat dapat dilakukan dengan cepat.

"Dan yang kedua, untuk barang-barang yang mengalami kerusakan itu kan harus dicek rutin barang apa saja, nah harusnya sudah mempunyai stok dan tersedia (sehingga bisa) langsung plug and play. Jadi untuk down time nya itu cepat (ditangani), sehingga tidak ada lagi blank spot atau internet lemot. Nah dari Komisi I kita nge-push nih kepada BAKTI untuk menyelesaikan semua persoalan tersebut," tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Anton juga menyoroti ketergantungan operasional Base Transceiver Station (BTS) terhadap pasokan listrik PLN. Menurutnya, gangguan listrik akibat cuaca buruk kerap berdampak pada terhentinya layanan telekomunikasi di sejumlah wilayah.

"Nah seharusnya ada solusinya pakai solar cell, pakai baterai kan. Jadi kalau misalnya ada solusi ada plan A atau plan B. Nah misalnya yang satu aman ya pakai PLN, nah kalau tidak ya pakai solar cell, nah itu yang kita push tadi kepada BAKTI harus ada contingency plan. Nah insyaallah semua ini akan dipelajari dan mudah-mudahan bisa terealisasi," tutupnya. (mfn/rdn)

Komisi I Desak BAKTI Komdigi Perkuat SDM Lokal untuk Tangani Sistem Operasi BTS di NTB

Terungkap Sindikat Pencurian Modul, Komisi I: Pengamanan BTS Harus Diperketat