PARLEMENTARIA, Medan — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ansory Siregar mendorong pembenahan sarana dan prasarana Embarkasi Medan sebagai bagian dari persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027. Pembenahan tersebut dinilai penting untuk memastikan proses keberangkatan sekitar 5.900 jemaah dari Sumatera Utara berjalan lancar dan nyaman.

“Alhamdulillah, sebagaimana pelaksanaan haji tahun 2026 bulan Mei dan Juni yang lalu berjalan dengan baik dan lancar di sini. Itu juga yang kita usahakan nanti di 2027 bisa lebih baik lagi,” ujar Ansory saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Utara, Medan, Sunatera Utara, Jumat (2/10/2026).

Menurut Ansory, kunjungan tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan Komisi VIII sekaligus untuk memperoleh laporan langsung mengenai persiapan haji 2027. Sejumlah aspek yang dibahas antara lain pemutakhiran data jemaah, dokumen perjalanan, seleksi petugas haji, pembinaan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), kesiapan embarkasi, serta pelayanan kesehatan.

“Melalui kunjungan kerja ini kami ingin mendengar secara langsung capaian yang telah dilakukan, berbagai tantangan yang masih dihadapi serta kebutuhan dukungan yang diperlukan agar persiapan haji tahun 2027 dapat semakin optimal,” jelasnya.

Ansory menyebut kuota haji Sumatera Utara untuk penyelenggaraan 2027 berada di kisaran 5.913 jemaah. Dengan jumlah tersebut, kesiapan Embarkasi Medan, khususnya sarana dan prasarana pendukung, perlu mendapat perhatian.

Ia berharap berbagai kekurangan yang ditemukan dapat diperbaiki dalam waktu sekitar lima hingga enam bulan ke depan agar tidak mengganggu proses keberangkatan jemaah.

“Ada pun kekurangan-kekurangan sarana dan prasarana dan lain-lainnya, mudah-mudahan dalam waktu kurang lebih lima sampai enam bulan nanti bisa diperbaiki. Sehingga nanti jemaah-jemaah kita yang akan berangkat sekitar 5.900 orang dari embarkasi ini tidak mengalami kendala-kendala, khususnya di embarkasi,” ujarnya.

Selain sarana dan prasarana embarkasi, Ansory turut menyoroti kondisi perkantoran Kementerian Haji dan Umrah di Sumatera Utara yang masih membutuhkan penguatan. Ia berharap dukungan fasilitas dapat ditingkatkan seiring pelaksanaan penyelenggaraan haji oleh kementerian tersebut.

“Kantor-kantor semuanya perlu kita perbarui, termasuk kantor wilayah Kementerian Haji Sumatera Utara. Mudah-mudahan setahun dua tahun ke depan kita dari Komisi meminta usulan-usulan sehingga bisa lebih baik lagi,” katanya.

Ansory juga meminta pengelola Embarkasi Medan tidak ragu menyampaikan kebutuhan anggaran untuk peningkatan fasilitas. Menurutnya, lingkungan embarkasi perlu memberikan kenyamanan kepada jemaah sebelum keberangkatan ke Tanah Suci.

“Jangan sungkan-sungkan untuk mengusulkan anggaran-anggaran. Kita ingin jemaah yang datang ke embarkasi melihat gedung, melihat makanan, melihat toilet, semuanya bagus,” tutur Ansory.

Pelayanan Kesehatan Perlu Diperketat

Di sisi lain, Ansory menekankan pentingnya kesiapan pelayanan kesehatan sejak jemaah berada di daerah. Pemeriksaan kesehatan, menurutnya, perlu dilakukan secara ketat untuk memastikan jemaah yang diberangkatkan memenuhi persyaratan kesehatan.

“Pelayanan kesehatan ini harus ketat. Jangan sampai ada yang seharusnya tidak berangkat karena kondisi kesehatan, tetapi akhirnya lolos sampai ke Mekah dan kemudian sakit di sana,” tegas legislator Fraksi Partai Keadilan Sejahtera tersebut.

Ansory menegaskan penyelenggaraan ibadah haji membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari Kementerian Haji dan Umrah, pemerintah daerah, Kementerian Kesehatan, imigrasi, pengelola embarkasi, maskapai penerbangan, KBIHU, hingga pemangku kepentingan lainnya.

“Penyelenggaraan haji merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan kolaborasi banyak pihak. Tidak mungkin penyelenggaraan haji hanya dibebankan kepada satu institusi,” tegasnya. (mrt/um)

Jelang Haji 2027, Komisi VIII Dorong Pembenahan Embarkasi di Medan

Komisi VIII Gali Masukan Tebuireng untuk Penguatan Tata Kelola Pesantren

Komisi VIII Kawal Keberlanjutan Bansos bagi Masyarakat Sangat Membutuhkan

Komisi VIII Kawal Anggaran Pemulihan Pascabencana Sumbar Rp17,89 Triliun

Ansory Minta Kekurangan Penanganan Gempa NTT Segera Dilaporkan ke Pusat