PARLEMENTARIA, Surabaya — Komisi I DPR RI mendorong pemerataan infrastruktur digital di Jawa Timur melalui peningkatan persebaran titik konektivitas serta integrasi perencanaan antara Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) dengan pemerintah daerah. Langkah tersebut dinilai penting agar pembangunan konektivitas sesuai dengan kebutuhan daerah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Pernyataan tersebut mengemuka dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI bersama BAKTI Kemenkomdigi di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (17/9/2026).

Anggota Komisi I DPR RI Abraham Sridjaja mengatakan persebaran titik konektivitas maupun Base Transceiver Station (BTS) di Jawa Timur masih perlu ditingkatkan. Menurutnya, pemerataan tersebut penting untuk memastikan masyarakat di berbagai wilayah memperoleh akses internet secara lebih cepat dan terjangkau.

Politisi Fraksi Partai Golkar itu juga menilai penggunaan teknologi alternatif dapat dipertimbangkan apabila mampu mempercepat konektivitas sekaligus meningkatkan efisiensi layanan.

“Kalau memungkinkan bisa membantu masyarakat lebih cepat, koneksi lebih cepat, harga lebih murah, kenapa tidak dipertimbangkan juga menggunakan Starlink. Saya rasa enggak ada masalah karena nomor satu adalah kebermanfaatan pada masyarakat,” ujar Abraham kepada Parlementaria.

Dirinya mencontohkan adanya perbedaan persebaran titik konektivitas antardaerah. Sebagai contoh, Kabupaten Banyuwangi ditemukan hanya satu titik, sementara di daerah lain jumlahnya dapat mencapai lebih dari seratus titik. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan pemerataan layanan.

“Isu ini akan kami bahas dengan Komdigi lebih lanjut supaya ini diselesaikan dan ditingkatkan,” kata Politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Integrasi Perencanaan dan Keandalan BTS

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI Sohibul Iman menekankan pembangunan infrastruktur digital harus memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Digitalisasi, menurutnya, dapat mendukung pengembangan bisnis, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Untuk memastikan manfaat tersebut tercapai, dirinya menilai diperlukan integrasi perencanaan antara BAKTI dan pemerintah daerah. Dengan demikian, ucapnya, pembangunan konektivitas dapat diarahkan berdasarkan kebutuhan dan prioritas masing-masing daerah.

“Ini membutuhkan adanya integrasi perencanaan oleh BAKTI secara khusus dengan pemerintah daerah. Dengan integrasi ini kita bisa tahu apa yang menjadi prioritas dari pemerintah daerah,” jelas Sohibul.

Pasalnya, keselarasan perencanaan akan membantu memastikan pembangunan infrastruktur digital tidak hanya berorientasi pada penyediaan fasilitas, tetapi juga mendukung program prioritas daerah sehingga manfaat digitalisasi dapat dirasakan lebih nyata oleh masyarakat. Selain aspek perencanaan, Sohibul menyoroti keandalan pasokan energi sebagai salah satu faktor penting dalam menjaga keberlangsungan layanan BTS, khususnya di wilayah kepulauan dan terpencil di Jawa Timur.

Politisi Fraksi PKS itu juga mempertanyakan kondisi pasokan listrik di wilayah tersebut mengingat operasional BTS sangat bergantung pada ketersediaan power supply yang stabil. Menurutnya, infrastruktur yang telah dibangun perlu didukung sistem energi yang andal agar layanan konektivitas tidak terganggu.

“Untuk kemudian menjaga stabilitas pasokan energi atau power terhadap BTS itu kira-kira bagaimana situasinya di Jawa Timur ini? Sehingga kita berharap infrastruktur yang sudah dibangun ini memang bisa dioptimalkan, tidak terganggu oleh kekurangan supply,” pungkasnya. (um/rdn)

RUU Penyiaran Tidak Batasi Kebebasan Berekspresi

Persebaran Titik Konektivitas Harus Terintegrasi dengan Perencanaan BAKTI Komdigi