PARLEMENTARIA, Surabaya — Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal mendorong pemerintah mempercepat pemerataan konektivitas internet di seluruh Indonesia, khususnya wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menurutnya, pemerataan konektivitas tidak cukup hanya memastikan masyarakat terhubung, tetapi juga harus diikuti kualitas layanan yang andal dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Syamsu usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI bersama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (17/9/2026).

“Yang pasti kita ingin pemerataan konektivitas itu berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia, terutama di 3T. Percepatan-percepatannya harus ada di 3T,” ujar pria yang kerap disapa Deng Ical itu kepada Parlementaria.

Sebelumnya, saat agenda berlangsung, ia menyoroti masih adanya sekitar 10.000 desa yang belum terlayani internet. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pemerataan akses informasi melalui internet belum sepenuhnya tercapai.

Terlebih, konektivitas kini menjadi bagian penting dalam berbagai layanan publik, termasuk pendidikan yang membutuhkan akses internet dalam pelaksanaan kegiatan belajar maupun ujian.

Kualitas Layanan Harus Kompetitif

Syamsu menilai pemerintah perlu mengevaluasi kualitas layanan yang tersedia di sejumlah wilayah. Pasalnya, penyediaan akses internet tidak cukup hanya mengejar cakupan, tetapi juga harus memastikan layanan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan memiliki kualitas yang kompetitif dibandingkan operator lainnya.

Persoalan kualitas tersebut, lanjutnya, semakin penting dalam situasi insidental seperti bencana.

Ia mencontohkan pengalaman pengiriman tim ke Nusa Tenggara Timur (NTT) dan penanganan konektivitas di Mentawai, yang menurutnya menunjukkan masih adanya keterbatasan layanan pemerintah dibandingkan produk operator lainnya.

“Kalau kita membandingkan apple to apple dengan yang lainnya, kita sangat ketinggalan, apalagi dalam keadaan bencana,” tutur Politisi Fraksi PKB ini.

Tidak henti, Syamsu juga mengingatkan target konektivitas mendekati 100 persen pada tahun 2029 membutuhkan perencanaan yang rasional serta skenario cadangan (contingency plan). Tanpa skenarion cadangan, ujarnya, pengoperasian Satelit Republik Indonesia (SATRIA)-2 belum tentu secara otomatis bisa menjamin pemerataan maupun kualitas layanan.

“Kalau seperti sekarang ini kita enggak bisa optimis karena optimis itu kan harus berbasis rasional. Kalau SATRIA-2 yang kita tunggu untuk dioperasikan, itu pun juga sama sekali belum menjamin,” jelasnya.

Target 2029 Perlu Lebih Cepat

Oleh karena itu, Syamsu mendorong langkah yang lebih cepat dan menyeluruh untuk mengatasi kesenjangan konektivitas, terutama di wilayah 3T. Investasi besar yang telah dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur digital, menurutnya, harus diikuti kemampuan memberikan layanan yang semakin andal dan dapat diandalkan masyarakat.

Menutup pernyataannya, Komisi I DPR RI akan konsisten menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memberikan dukungan terhadap upaya percepatan pemerataan konektivitas. Maka dari itu, Komdigi harus mengambil langkah yang lebih kuat demi mengejar target seluruh wilayah terkoneksi pada tahun 2029.

“Target kita untuk 2029 semuanya konektivitas itu mendekati 100 persen itu hampir tidak mungkin kalau kita tidak melakukan langkah-langkah yang radikal sehingga kami, dalam konteks di DPR, bisa memberikan dukungan yang optimal supaya percepatan ini bisa kita lakukan dan masyarakat bisa mendapatkan layanan yang terbaik bagi masyarakat,” pungkasnya. (um/rdn)

Syamsu Rizal Dorong Percepat Pemerataan Konektivitas Internet di 3T Indonesia

Akses Beasiswa Dinilai Masih Timpang, Dewi Coryati Usulkan Skema Afirmasi

Komisi XIII: Pentingnya Insentif & Sarana Pendukung bagi Petugas Imigrasi 3T