
Anggota Komisi IV DPR RI Edoardus Kaize saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke BPKH Wilayah XXI Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Jumat (13/11/2026).
PARLEMENTARIA, Palangka Raya - Anggota Komisi IV DPR RI Edoardus Kaize meminta pemerintah memberikan perhatian yang setara terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Papua dan Kalimantan. Ia mengingatkan, penanganan karhutla tidak boleh hanya terkonsentrasi di Kalimantan karena kebakaran juga terjadi di sejumlah provinsi di wilayah Papua.
Sebagai informasi, ada sekitar 2.000 titik api tersebar di sejumlah provinsi di Papua. Kebakaran tidak hanya terjadi di Papua Selatan, tetapi juga di Papua Tengah, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua.
“Jangan kita berpikir Papua Selatan aman-aman saja. Sampai hari ini Papua Selatan masih terbakar. Perhatian yang fokus kepada Kalimantan memang perlu, tetapi jangan lupa bahwa Papua Selatan juga mengalami kebakaran,” ungkap Edoardus kepada Parlementaria usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR RI ke BPKH Wilayah XXI Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Jumat (13/11/2026).
Menurutnya, kemudahan akses menuju Kalimantan tidak seharusnya membuat penanganan karhutla terkonsentrasi di wilayah tersebut. Oleh karena itu, ia menegaskan pemerataan perhatian diperlukan agar masyarakat di Papua juga memperoleh penanganan yang setara.
“Penanganan ini harus merata. Tidak bisa karena akses kita paling mudah ke Kalimantan, semua datang dan menumpuk di Kalimantan. Papua juga bagian dari negara ini, jadi harus diurus sama seperti Kalimantan,” tuturnya.
Ia menegaskan, penanganan karhutla merupakan tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, perusahaan, maupun masyarakat. Karena itu, seluruh pihak harus menghindari sikap saling menyalahkan dan mengedepankan evaluasi serta langkah penanganan terpadu.
“Ini bukan kebakaran lahannya masyarakat, perusahaan, atau pemerintah, tetapi ini urusan negara. Jadi, harus ditangani secara bersama-sama,” tegasnya.
Ia menilai, evaluasi perlu dilakukan terhadap upaya pencegahan yang selama ini dijalankan pemerintah maupun perusahaan. Salah satunya menyangkut keberlanjutan patroli hutan yang sebelumnya dinilai cukup baik, tetapi kini dipertanyakan pelaksanaannya.
Pemerintah daerah juga, tegasnya, perlu mengevaluasi kembali pengawasan dan pencegahan kebakaran agar tidak hanya menyalahkan masyarakat ketika terjadi karhutla. Selain pencegahan kebakaran, ia menekankan pentingnya keseimbangan antara pemanfaatan hasil hutan dan kewajiban menjaga kelestariannya.
Perusahaan pemegang izin pengelolaan kawasan hutan harus menerapkan sistem tebang pilih tanam serta melakukan penanaman kembali setelah penebangan. Dirinya mengingatkan bahwa aktivitas penebangan perlu mengikuti ketentuan dan memperhatikan dampaknya terhadap vegetasi di sekitar kawasan.
Pun, tekannya, pemanfaatan hasil hutan juga harus diimbangi dengan upaya pemulihan ekosistem agar kelestariannya tetap terjaga bagi generasi mendatang.
“Walaupun kita mengambil hasil hutan, pelestariannya tetap harus dijaga. Hutan ini bukan hanya dinikmati oleh kita, tetapi juga oleh anak cucu kita. Jangan sampai nanti mereka hanya bisa memaki-maki kita karena tidak melakukan apa-apa untuk mereka,” kata Edoardus.
Terkait keterlibatan perusahaan dalam pencegahan karhutla, dirinya meminta evaluasi dilakukan secara terbuka. Hal itu mencakup pelaksanaan edukasi kepada masyarakat, kegiatan penghijauan, serta ketersediaan sarana dan prasarana pemadaman.
Menurutnya, perusahaan juga harus jujur melihat kontribusi dan tanggung jawabnya dalam mencegah kebakaran di kawasan yang dikelola.
“Jangan masyarakat terus yang menjadi kambing hitam. Perusahaan juga harus jujur melihat apakah ada kontribusinya terhadap kebakaran hutan ini. Misalnya, kurang memberikan edukasi kepada masyarakat, kurang memperhatikan penanaman atau penghijauan, maupun keterbatasan alat pemadam ketika terjadi kebakaran,” tegasnya.
Ia menambahkan, kesiapan menghadapi potensi bencana harus menjadi bagian dari tanggung jawab perusahaan sejak awal mengelola kawasan hutan. Risiko kebakaran maupun bencana lain, seperti tanah longsor, perlu diantisipasi melalui langkah pencegahan dan kesiapan penanganan.
Menutup keterangannya, Edoardus menegaskan bahwa pengelolaan hutan tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah melalui kementerian terkait. Seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan pemegang hak ulayat di sekitar kawasan hutan, harus dilibatkan karena keberlanjutan hutan merupakan tanggung jawab bersama. (mun/um)