//
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima, dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI bersama para pakar terkait penyusunan RUU tentang Pemilu di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta.|Foto: Oji/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima mendorong penguatan kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melalui revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasalnya, rekomendasi pencegahan pelanggaran yang dikeluarkan Bawaslu perlu memiliki daya paksa dan konsekuensi hukum agar tidak diabaikan oleh pihak-pihak terkait.
Aria menilai, selama ini Bawaslu sebenarnya telah mampu mendeteksi potensi pelanggaran sejak dini pada setiap tahapan pemilu. Namun, peringatan dan rekomendasi yang disampaikan belum sepenuhnya ditindaklanjuti sehingga fungsi pencegahan belum berjalan optimal.
“Bawaslu sudah mendeteksi potensi pelanggaran-pelanggaran itu di setiap tahapan, bahkan beberapa peringatan sudah diberikan sejak dini. Tetapi, peringatan-peringatan itu diabaikan begitu saja,” ujar Aria dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi II DPR RI bersama para pakar terkait penyusunan RUU tentang Pemilu di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Sebagai contoh, paparnya, potensi pelanggaran berupa mobilisasi aparatur sipil negara (ASN) dan ketidaknetralan aparat yang sebenarnya dapat diidentifikasi sebelum masa kampanye. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya mekanisme tindak lanjut yang lebih kuat agar rekomendasi Bawaslu tidak sekadar menjadi catatan administratif.
Karena itu, Aria menekankan revisi UU Pemilu perlu memberikan kekuatan eksekutorial kepada Bawaslu. Dengan kewenangan tersebut, rekomendasi dan peringatan pencegahan yang dikeluarkan lembaga pengawas pemilu diharapkan memiliki konsekuensi hukum sehingga dapat dipatuhi oleh pihak yang menjadi sasaran pengawasan.
Penguatan kewenangan tersebut juga dinilai penting untuk memperbaiki kualitas demokrasi elektoral. Dirinya mengingatkan, persoalan dalam penyelenggaraan pemilu yang terus berulang tanpa langkah korektif berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi.
Selain melalui penguatan regulasi, ia menilai peningkatan integritas dan kapasitas anggota Bawaslu serta pengawasan partisipatif perlu menjadi perhatian. Kolaborasi antarlembaga negara, masyarakat, pengawas independen, dan mahasiswa juga perlu diperkuat, termasuk dengan memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung efektivitas pengawasan.
“Kami ingin memberikan satu kekuatan yang eksekutorial kepada Bawaslu yang mempunyai mandat penegakan, sehingga Bawaslu mempunyai kekuatan untuk menindak,” tegasnya. (gal/um)
