//
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra dalam Rapat Panja RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta.|Foto : Farhan/Andri
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menilai mekanisme perampasan aset melalui jalur in reim tetap dapat berjalan meskipun proses pidana terhadap pihak yang bersangkutan tidak dapat dilanjutkan karena kondisi tertentu. Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Wakil Ketua Panja RUU Perampasan Aset itu menjelaskan, terdapat sejumlah kondisi yang memungkinkan proses pidana terhadap seseorang terhenti, seperti tersangka meninggal dunia, melarikan diri, atau mengalami sakit permanen. Namun, menurutnya, kondisi tersebut tidak serta-merta menghentikan proses perampasan aset melalui mekanisme in rem.
"Ada kemungkinan setelah dilakukan penyidikan, kemudian yang bersangkutan itu meninggal dunia, melarikan diri atau sakit permanen. Terhadap tiga hal ini kemudian proses in rem berjalan," ujar Soedeson dalam Rapat yang terselenggara di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Selain menyoroti keberlanjutan mekanisme in rem, Soedeson juga menilai ketentuan mengenai penyitaan aset sebenarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ia merujuk pada Pasal 39 KUHAP lama yang memungkinkan barang yang telah dikenakan sita perdata maupun sita lainnya untuk kemudian dikenakan sita pidana.
Menurutnya, ketentuan tersebut telah memberikan landasan bagi penyidik untuk melakukan penyitaan pidana terhadap aset yang sebelumnya berada dalam status sita perdata. Dengan demikian, ia mempertanyakan urgensi pengaturan kembali mekanisme tersebut dalam Pasal 80A RUU Perampasan Aset.
Soedeson mengingatkan, penyusunan regulasi harus memperhatikan keterkaitan antara satu pasal dengan pasal lainnya. Sebab, pengaturan yang terlalu terperinci tanpa mempertimbangkan keseluruhan ketentuan hukum justru berpotensi menimbulkan tumpang tindih dan menyulitkan penerapannya.
"Jadi menurut saya pasal ini enggak perlu. Malah membuat tambah rumit, kalau di dalam KUHAP yang lama, itu (sudah diatur dalam) Pasal 39," tegas Politisi Fraksi Partai Golkar ini
Ia juga menilai pemerintah perlu memastikan setiap ketentuan dalam RUU Perampasan Aset selaras dengan hukum acara pidana yang berlaku. Hal tersebut penting agar mekanisme penyitaan maupun perampasan aset dapat dilaksanakan tanpa menimbulkan persoalan prosedural akibat perbedaan pengaturan.
"Ketentuan tersebut sebenarnya sudah memberikan ruang bagi penyidik untuk melakukan penyitaan pidana terhadap aset yang sebelumnya dikenakan sita perdata. Karena itu, tidak perlu ada pengaturan tambahan yang justru berpotensi memperumit penerapannya," pungkas Soedeson. (ujm/rdn)
