Penyadapan Kepala Negara, Komisi III Singgung Pasal Makar, UU Tipikor, hingga Penggunaan Perppu

PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mendorong agar dugaan penyadapan ilegal terhadap Kepala Negara dan sejumlah tokoh politik tidak hanya ditangani menggunakan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menurutnya, penyelidikan kasus yang diduga melibatkan sejumlah oknum di lingkungan Polri tersebut perlu diperluas dengan mempertimbangkan kemungkinan penerapan pasal makar dan ketentuan pidana yang berkaitan dengan keamanan negara.

Habiburokhman menilai, dugaan penyadapan terhadap Presiden, tokoh-tokoh bangsa, dan pimpinan partai politik merupakan persoalan serius yang berpotensi mengancam keselamatan serta kepentingan negara. Terlebih, berdasarkan informasi yang menjadi perhatian Komisi III DPR RI, jumlah pihak yang diduga menjadi sasaran penyadapan mencapai lebih dari 6.000 orang.

“Kalau Presiden disadap, pastilah keselamatan negara menjadi terancam. Karena itu, harus diungkap secara jelas apa motifnya dan siapa yang mengambil manfaat politik dari penyadapan ilegal ini,” ujar Habiburokhman kepada media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).

Ia mengungkapkan, Komisi III DPR RI tengah berkomunikasi dengan Mabes Polri untuk menjadwalkan rapat kerja khusus guna meminta penjelasan secara komprehensif mengenai perkembangan penanganan perkara tersebut. Rapat kerja itu direncanakan berlangsung pada Rabu atau Kamis mendatang pada pekan ini.

Menurutnya, terdapat sejumlah aspek penting yang harus didalami dalam rapat tersebut, mulai dari motif penyadapan, pihak yang memerintahkan, pihak yang terlibat, hingga kemungkinan adanya aktor lain yang memperoleh keuntungan politik dari aktivitas ilegal tersebut.

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menegaskan, pengusutan perkara tidak boleh berhenti pada dugaan keterlibatan oknum internal Polri. Aparat penegak hukum juga perlu menelusuri kemungkinan keterlibatan kelompok maupun tokoh politik yang diduga merencanakan, memfasilitasi, atau mengambil manfaat dari aktivitas penyadapan tersebut.

“Kita tidak mau menuduh orang tertentu. Namun, penyelidik harus membongkar sampai ke arah sana. Jangan hanya oknum internal di Mabes Polri, tetapi juga kemungkinan kelompok politik, tokoh politik, atau siapa pun yang merencanakan maupun mengambil manfaat dari penyadapan ilegal ini,” tegasnya.

Lebih lanjut, Habiburokhman berpandangan bahwa penggunaan perangkat penyadapan yang seharusnya diperuntukkan bagi kepentingan negara, tetapi diduga disalahgunakan untuk kepentingan lain, juga membuka kemungkinan penerapan ketentuan pidana tindak pidana korupsi. Ia menilai seluruh aspek hukum harus dikaji secara menyeluruh agar penanganan perkara tidak terbatas pada satu rezim hukum.

“Pasalnya jangan hanya (gunakan UU) ITE. Pasal makar perlu didorong, kemudian undang-undang yang berkaitan dengan keamanan negara, dan UU Tipikor juga bisa dipertimbangkan apabila terdapat penyalahgunaan alat negara untuk kepentingan lain,” jelasnya.

Ia bahkan menilai, apabila ditemukan adanya tindakan insubordinasi berupa penyadapan terhadap Kepala Negara oleh pihak yang seharusnya bertugas melindungi dan mengayomi masyarakat, peristiwa tersebut memiliki tingkat keseriusan yang luar biasa. Menurutnya, karakteristik dugaan perbuatan tersebut perlu mendapatkan perhatian khusus karena menyangkut integritas institusi negara dan perlindungan terhadap kepentingan nasional.

Habiburokhman juga menyinggung kemungkinan perlunya langkah regulasi khusus apabila ketentuan perundang-undangan yang berlaku belum mampu menjangkau karakteristik tindak pidana tersebut secara memadai. Dalam kondisi mendesak, ia menyebut penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) oleh Presiden dapat menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan.

“Jangan sampai orang yang sudah melakukan kegiatan ekstrem dengan berbagai perannya justru lolos karena undang-undang yang ada belum mengatur secara memadai. Kalau memang diperlukan dalam situasi mendesak, bisa saja Presiden mengeluarkan Perppu untuk mengatur tindak pidana yang sangat ekstrem seperti ini,” ungkapnya.

Sebagai perbandingan, Habiburokhman menyinggung peristiwa Bom Bali yang menjadi salah satu contoh lahirnya kebijakan regulasi melalui Perppu dalam merespons tindak pidana luar biasa. Ia menilai, persoalan dugaan penyadapan terhadap Kepala Negara juga perlu mendapatkan respons hukum yang serius, dengan tetap memperhatikan prinsip konstitusionalitas dan kepastian hukum.

Komisi III DPR RI, lanjutnya, ingin memastikan seluruh dugaan yang muncul dalam perkara tersebut diungkap secara transparan dan menyeluruh. Penegakan hukum harus mampu mengidentifikasi seluruh pihak yang bertanggung jawab, termasuk kemungkinan adanya aktor intelektual di balik dugaan penyadapan ilegal tersebut, sehingga tidak ada pihak yang luput dari pertanggungjawaban hukum.

Diketahui, dalam UU KUHP terbaru tahun 2023, pasal terkait Penyadapan diatur dalam Pasal 258. Meskipun demikian, dalam UU tersebut pasal terkait Penyadapan tidak terkait dengan makar dan keamanan negara. Namun, lebih terkait dengan transmisi informasi elektronik. Di sisi lain, penyadapan yang sah oleh aparat penegak hukum belum punya UU khusus. Pasal 136 ayat (2) KUHAP baru (UU 20/2025) mengamanatkan pengaturannya dalam undang-undang tersendiri, dan hingga kini RUU Penyadapan belum ada. Jadi Pasal 258 mengatur penyadapan yang melawan hukum, sedangkan tata cara penyadapan yang sah masih menunggu UU khusus. (rdn)