//
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wakil Ketua BAKN DPR RI Amin AK saat Kunjungan Kerja BAKN DPR RI dalam rangka penelaahan skema pendampingan usaha pada kebijakan penurunan suku bunga UMKM di Bandung, Jawa Barat.|Foto : Intan/Andri
PARLEMENTARIA, Bandung – Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Amin AK menekankan pentingnya menjaga kualitas pembiayaan dan pendampingan usaha seiring penurunan suku bunga program Kredit Perempuan Prasejahtera (KPPS) yang disalurkan PT Permodalan Nasional Madani (PNM). Pasalnya, kebijakan tersebut tidak cukup hanya memberikan keringanan bunga bagi perempuan prasejahtera, tetapi juga harus memastikan pemanfaatan modal mampu mendorong perkembangan usaha secara berkelanjutan.
“Dari total bunga 18 persen tersebut, sebesar 8 persen dibebankan kepada nasabah, sedangkan 10 persen sisanya menjadi beban APBN,” jelas Amin saat ditemui Parlementaria usai Kunjungan Kerja BAKN DPR RI dalam rangka penelaahan skema pendampingan usaha pada kebijakan penurunan suku bunga UMKM di Bandung, Jawa Barat, Senin (9/11/2026).
Ia menjelaskan, penurunan suku bunga tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar bunga kredit Mekaar yang sebelumnya berada di kisaran 22–23 persen dapat ditekan menjadi 8 persen flat per tahun bagi nasabah. Sementara itu, pemerintah menanggung subsidi bunga sebesar 10 persen flat per tahun melalui APBN, sehingga total imbal hasil yang diterima penyalur menjadi 18 persen. Subsidi tersebut diberikan paling lama selama 24 bulan untuk setiap akad pembiayaan.
Menurutnya, penurunan beban bunga tersebut harus diikuti pengawasan terhadap penggunaan subsidi agar benar-benar mendukung pemberdayaan usaha. Dalam pembahasan bersama PNM, ia meminta pemerintah merinci peruntukan subsidi 10 persen, termasuk untuk biaya operasional penyalur, pendampingan, dan pengelolaan pembiayaan.
Dengan demikian, ungkapnya, anggaran negara tidak hanya terserap untuk menopang biaya operasional lembaga penyalur, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pengembangan usaha nasabah. Ia juga menyoroti perlunya pengaturan batas penerimaan subsidi dan mekanisme graduasi bagi penerima manfaat yang telah berkembang secara ekonomi.
Selain itu, dirinya mengingatkan pentingnya mencegah moral hazard, termasuk kemungkinan pemindahan portofolio kredit yang kualitasnya menurun ke dalam program pembiayaan bersubsidi. Selain aspek pembiayaan, Amin menekankan pentingnya menjaga mutu pendampingan usaha bagi para penerima manfaat.
Ia meminta PNM memastikan keberhasilan program tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan debitur atau rendahnya rasio kredit bermasalah (non-performing loan/NPL), tetapi juga dari perkembangan usaha nasabah hingga mampu naik kelas. Melalui penelaahan tersebut, pungkasnya, BAKN DPR RI mendorong agar penyesuaian skema bunga Mekaar melalui program KPPS diiringi penguatan pengawasan dan pembinaan usaha.
Dengan demikian, perempuan prasejahtera tidak hanya memperoleh kemudahan akses permodalan, tetapi juga pendampingan yang mampu meningkatkan kapasitas usaha dan kemandirian ekonomi keluarga. (In/um)
