Husein Fadlulloh: Diplomasi Parlemen Harus Berdampak Nyata bagi Daerah

PARLEMENTARIA, Tasikmalaya — Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI menerima aspirasi Pemerintah Kota Tasikmalaya terkait penguatan sektor ketenagakerjaan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Aspirasi tersebut disampaikan dalam kegiatan Kunjungan Kerja Diseminasi Diplomasi Parlemen (BKSAP Day) di Kantor Pemerintah Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat (6/11/2026).

Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Muhammad Husein Fadlulloh, menegaskan bahwa diplomasi parlemen harus mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat di daerah. Menurutnya, aspirasi dan kebutuhan daerah perlu menjadi bagian dari agenda diplomasi Indonesia di tingkat internasional.

“Ukuran keberhasilan diplomasi bukanlah seberapa jauh kita bepergian ke luar negeri, tetapi seberapa besar manfaat yang dapat kita hadirkan kembali bagi masyarakat di daerah,” ujar Husein.

Sementara itu, Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, menyampaikan sejumlah usulan strategis kepada BKSAP DPR RI, mulai dari penguatan pelatihan bahasa asing dan sertifikasi kompetensi, pembentukan pusat layanan terpadu (Migrant Center), perluasan penempatan PMI terampil, hingga penguatan perlindungan hukum dan pemberdayaan PMI purna.

Viman berharap diplomasi parlemen dapat menjadi penghubung antara potensi daerah dan peluang kerja sama internasional, tidak hanya dalam bidang politik, tetapi juga sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.

“BKSAP ini sebagai jembatan, jadi bukan hanya dipromosikan di arah politik atau kebijakan negara saja, tapi menjadi promosi ekonomi juga dan menjadi gateway untuk menyambungkan potensi-potensi daerah Kota Tasikmalaya di bidang industri, UMKM-nya, hingga tenaga kerjanya,” terang Viman.

Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Bramantyo Suwondo, menyambut positif langkah Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam menyiapkan tenaga kerja terampil untuk mengisi kebutuhan pasar internasional. Ia menilai sejumlah negara mitra, termasuk Jepang, memiliki kebutuhan terhadap tenaga kerja Indonesia dengan kualifikasi tertentu yang perlu dipersiapkan sejak dari daerah.

“DPR hadir di Tasikmalaya intinya sebenarnya cuma satu, yaitu membunyikan diplomasi yang selama ini hanya berpikiran tentang hubungan negara-negara, tetapi kita ingin bahwa diplomasi berdampak langsung ke daerah. Seperti di Jepang contohnya, mereka sangat menginginkan sumber daya tenaga kerja dari Indonesia. Kebutuhan kualifikasi tersebut tinggal kita sesuaikan dan siapkan dari daerah,” tutur Bramantyo.

Lebih lanjut, Bramantyo menyampaikan bahwa BKSAP DPR RI siap mendorong fasilitasi kerja sama internasional, termasuk penyesuaian kualifikasi tenaga kerja dan kebutuhan kurikulum pelatihan agar calon PMI dari Tasikmalaya memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan negara tujuan.

Dengan jumlah penduduk mencapai 779.710 jiwa yang tersebar di 10 kecamatan, Tasikmalaya memiliki potensi sumber daya manusia yang dapat dikembangkan untuk mengisi peluang kerja di pasar global. Melalui diplomasi parlemen dan jejaring kerja sama bilateral DPR RI, diharapkan peluang tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dengan tetap mengedepankan kesiapan kompetensi serta perlindungan bagi para pekerja migran Indonesia. (aps/we)