//
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Anggota Komisi V DPR RI Irmawan.|Foto : Ist/Andri
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi V DPR RI Irmawan mendesak Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memaksimalkan penyaluran bantuan air bersih secara gratis kepada warga yang terdampak kekeringan akibat fenomena El Nino. Langkah taktis ini dinilai sangat mendesak guna menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat tanpa menambah beban ekonomi di tengah krisis kekeringan.
“Kami meminta Pemerintah Daerah bergerak cepat dan memaksimalkan distribusi air bersih secara gratis kepada masyarakat yang terdampak kekeringan. Jangan sampai masyarakat yang sudah kesulitan mendapatkan air justru harus mengeluarkan uang lagi untuk membeli air bersih,” ujar Irmawan dalam keterangan resminya kepada awak media di Jakarta, Rabu (28/10/2026).
Irmawan menanggapi rilis data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang mencatat krisis air bersih melanda sembilan wilayah dan berdampak pada 77.555 keluarga atau 267.913 jiwa. Wilayah terdampak tersebut melingkupi Kabupaten Bogor, Boyolali, Pekalongan, Sragen, Grobogan, Kulon Progo, Jombang, Bone, hingga Kota Tangerang Selatan.
“Jangan sampai warga harus berjalan jauh untuk mendapatkan air, mengantre berjam-jam, atau membeli air dengan harga yang mahal. Air bersih adalah kebutuhan dasar dan masyarakat terdampak kekeringan harus bisa mendapatkannya tanpa dibebani biaya,” tegasnya.
Politisi Fraksi PKB tersebut meminta Pemda memperkuat sinergi bersama BPBD dan jajaran Pemerintah Desa untuk memetakan kantong-kantong pemukiman warga yang paling parah dilanda krisis. Penyaluran armada mobil tangki hingga penyediaan tempat penampungan air sementara dituntut menjangkau kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, lansia, dan anak-anak.
“Pemerintah Daerah perlu berkoordinasi dengan BPBD dan Pemerintah Desa untuk memetakan wilayah krisis air bersih. Penyaluran bantuan harus didasarkan pada data kebutuhan di lapangan agar tidak ada warga yang terlewat,” tandas Irmawan.
Ditegaskannya selain mengerahkan mobil tangki pendistribusi, kelayakan kualitas air bersih yang disalurkan kepada warga wajib dipastikan aman untuk dikonsumsi. Penanganan darurat bencana kekeringan dinilai harus diimbangi dengan kesiapan logistik penampungan air darurat di setiap lingkungan tempat tinggal.
“Selain mengerahkan mobil tangki air, Pemerintah Daerah juga perlu menyiapkan tempat penampungan air sementara. Kualitas air yang didistribusikan harus dipastikan layak digunakan untuk kebutuhan memasak dan konsumsi harian warga,” serunya.
Irmawan mengingatkan, penanganan El Nino tidak boleh berhenti pada penanggulangan darurat jangka pendek semata. Kementerian PU dan Pemda didorong mempercepat investasi infrastruktur penampungan air permanen seperti sumur dalam dan embung desa di area rawan kemarau.
“Penanganan kekeringan tidak boleh hanya berfokus pada respons darurat saat krisis terjadi. Pemerintah perlu memperkuat upaya jangka menengah dan panjang melalui perbaikan infrastruktur penampungan air di wilayah rawan,” tegasnya.
Aturan mengenai alokasi anggaran belanja tidak terduga (BTT) di tingkat Pemerintah Daerah diimbau untuk segera dicairkan demi menopang operasional distribusi bantuan air bersih. Pemda diminta tidak ragu menetapkan status tanggap darurat kekeringan apabila pasokan air baku masyarakat kian kritis.
“Bantuan air bersih gratis harus menjadi bentuk nyata kehadiran negara di tengah masyarakat yang kesulitan. Pemerintah harus memastikan kebutuhan air bersih terpenuhi selama masa kekeringan masih berlangsung,” pungkas Irmawan. (pun/we)
