//
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Anggota Komisi IV DPR RI Riyono.|Foto: Oji/Karisma
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Riyono menegaskan bahwa ketahanan pangan nasional harus dijaga secara ketat melalui pilar ketersediaan, distribusi, cadangan, hingga kemudahan akses masyarakat di tengah hantaman musim El Nino yang cukup keras. Meski potensi penurunan produksi pertanian akibat kekeringan tidak bisa dihindari, ia memastikan cadangan pangan nasional saat ini masih aman untuk memenuhi kebutuhan dalam beberapa bulan ke depan.
Riyono menjelaskan, lembaganya mengawal ketat sejauh mana persentase penurunan produksi akibat cuaca ekstrem tersebut berdampak langsung pada stabilitas stok pangan. Kendati ada proyeksi penurunan, ketahanan cadangan yang ada dinilai masih memadai.
“Bagaimana dengan kondisi musim El Nino yang cukup keras ini, tentu kemungkinan adanya penurunan produksi pasti ada, tetapi tentu kita akan mengikuti sejauh mana kemudian penurunan ini sampai di angka berapa persen. Katakanlah misalkan sampai angka 20 persen pun untuk saat ini dengan cadangan pangan nasional yang kita miliki, ini masih cukup untuk kebutuhan minimal 5-10 bulan ke depan,” ujar Riyono melalui pesan suara yang disampaikan di Jakarta, Selasa, (27/10/2026).
Lebih lanjut, legislator dari Fraksi PKS ini meminta Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk bergerak cepat melakukan mitigasi khusus di 86 wilayah yang dikategorikan sebagai daerah defisit pangan. Menurutnya, wilayah-wilayah yang bergantung pada pasokan luar pulau tersebut sangat rentan terhadap gejolak lonjakan harga.
“Oleh karena itu, Komisi IV meminta kepada Bulog dan sekaligus juga kepada Badan Pangan Nasional memitigasi potensi-potensi daerah, 86 daerah yang masuk kategori daerah dengan kategori defisit pangan karena dia tidak bisa menghasilkan pangan kalau dia tidak mendapatkan pasokan dari luar pulau,” tegasnya.
Selain mengamankan distribusi wilayah defisit, Riyono juga menekankan pentingnya keberpihakan negara terhadap kesejahteraan petani lokal di perdesaan yang menjadi tolok ukur utama ketahanan pangan nasional di tengah ancaman kekeringan berkepanjangan.
“Ini menjadi sangat penting karena daerah-daerah inilah yang memunculkan potensi kenaikan-kenaikan harga yang lebih besar dibanding dengan daerah-daerah produksi pangan. Oleh karena itu, petani lokal sebagai petani yang menjadi tolok ukur utama, kesejahteraan petani di wilayah perdesaan itu yang harus menjadi perhatian pemerintah,” pungkasnya. (ndy/we)
