//
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Anggota DPR RI Andre Rosiade saat diskusi Dialektika Demokrasi di Gedung DPR RI, Jakarta.|Foto: Mario/mrs
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota DPR RI Andre Rosiade, menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih dibutuhkan masyarakat, terutama di daerah. Meski demikian, ia menegaskan bahwa pelaksanaan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tersebut harus terus dievaluasi, khususnya dalam aspek keamanan pangan, pengawasan, dan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP).
Hal itu disampaikan Andre saat membahas evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo dalam diskusi Dialektika Demokrasi di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Andre mengatakan, dinamika penolakan terhadap MBG yang muncul di Jakarta tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan masyarakat di berbagai daerah. Berdasarkan kunjungannya ke sejumlah wilayah, ia mengaku menemukan siswa dan orang tua yang berharap memperoleh manfaat dari program tersebut.
“Kalau di Jakarta mungkin ramai penolakan (MBG). Namun, ketika saya berkeliling ke daerah pemilihan dan berbagai provinsi, saya bertemu dengan siswa serta masyarakat yang justru membutuhkan MBG,” kata Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Kebutuhan Masyarakat Daerah Perlu Diperhatikan
Andre menceritakan pengalamannya ketika mendampingi Presiden Prabowo meresmikan jembatan darurat di Sumatera Barat pada Desember 2025, setelah wilayah tersebut terdampak bencana alam. Saat itu, menurut Andre, sejumlah anak sekolah dasar menghampiri Presiden dan menyampaikan bahwa mereka belum menerima MBG serta berharap dapat memperoleh program tersebut.
Ia menilai pengalaman itu menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat di daerah perlu menjadi pertimbangan dalam mengevaluasi pelaksanaan dan keberlanjutan program. Andre juga menyebut masih terdapat sekolah dan orang tua di Sumatera Barat yang menantikan program tersebut. Karena itu, ia berpandangan bahwa evaluasi MBG perlu mempertimbangkan pemerataan penerima manfaat sekaligus kualitas layanan yang diberikan.
Meski mendukung keberlanjutan program, Andre mengakui pelaksanaannya masih memiliki kekurangan. Menurutnya, kekurangan tersebut harus dijadikan dasar untuk memperbaiki sistem penyelenggaraan, bukan diabaikan ataupun langsung dijadikan alasan untuk menghentikan program.
Keamanan Pangan Harus Menjadi Prioritas
Andre secara khusus menyoroti kasus keracunan yang terjadi di sejumlah wilayah dalam pelaksanaan MBG. Ia menegaskan, insiden tersebut harus ditangani secara serius dan menjadi bahan evaluasi bagi Badan Gizi Nasional (BGN) serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyediaan makanan.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan setiap dapur penyedia makanan memenuhi standar kebersihan, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi pangan. Kepatuhan terhadap SOP harus menjadi perhatian utama untuk meminimalkan risiko yang dapat membahayakan penerima manfaat.
Andre juga menyinggung perlunya penindakan terhadap dapur penyedia MBG yang melanggar ketentuan operasional. Pengawasan, menurutnya, harus dilakukan secara konsisten agar setiap pelanggaran dapat diketahui dan segera ditindaklanjuti.
Ia mendukung pemanfaatan teknologi, termasuk kamera pengawas atau CCTV dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI), untuk membantu memantau proses operasional dapur dan mendeteksi potensi pelanggaran.
“Kalau ada pelanggaran SOP, harus segera diketahui dan ditindaklanjuti. Keamanan makanan bagi anak-anak harus menjadi prioritas,” ujar Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Evaluasi Harus Sejalan dengan Penanganan Masalah Gizi
Andre menyebut jumlah penerima manfaat MBG telah mencapai sekitar 59 juta orang. Menurutnya, besarnya cakupan program tersebut perlu menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh, tanpa mengurangi keseriusan pemerintah dalam menangani setiap kasus keracunan.
Ia menilai pemerintah perlu terus meningkatkan kualitas pengolahan dan distribusi makanan agar manfaat program dapat diterima secara aman dan sesuai standar gizi. Andre juga mengaitkan keberlanjutan MBG dengan tantangan pemenuhan gizi masyarakat. Ia mengutip angka prevalensi stunting nasional sebesar 19 persen dan Sumatera Barat sebesar 24 persen sebagai gambaran persoalan yang menurutnya masih perlu ditangani.
Menurutnya, program pemenuhan gizi harus dilaksanakan dengan perencanaan matang, pengawasan ketat, serta evaluasi berkala untuk memastikan tujuan program tercapai.
“Program ini harus terus diperbaiki. Kekurangan harus dibenahi, pengawasan harus diperketat, dan standar operasional harus dipatuhi agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Andre.
Andre berharap pemerintah dapat menjaga kesinambungan program MBG sekaligus meningkatkan kualitas pelaksanaannya. Dengan demikian, upaya memperluas akses makanan bergizi dapat berjalan seiring dengan perlindungan terhadap keselamatan penerima manfaat.
Ia menegaskan, evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo perlu memperhatikan tidak hanya cakupan program, tetapi juga mutu layanan, keamanan pangan, dan manfaat yang benar-benar diterima masyarakat. (rdn)
