//
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko.|Foto : Arief/MRI
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama dalam mengantisipasi potensi dampak fenomena El Niño. Ia menegaskan, pencegahan dan deteksi dini harus menjadi prioritas agar kebakaran dapat dikendalikan sebelum meluas dan menimbulkan kerugian lebih besar bagi masyarakat.
“BNPB sudah menjalankan fungsi koordinasi dan penanganan bencana, termasuk dalam menghadapi karhutla. Tetapi kita harus terus melakukan evaluasi agar respons semakin cepat, tepat, dan terukur. Jangan sampai penanganan baru bergerak setelah api meluas dan dampaknya dirasakan masyarakat,” ujar Singgih dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Selasa (20/10/2026).
Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut menjelaskan, dampak karhutla tidak hanya mengancam kelestarian hutan dan ekosistem, tetapi juga kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga transportasi. Karena itu, penanganannya harus dilakukan secara terpadu, mulai dari pencegahan, kesiapsiagaan, hingga respons darurat.
Singgih meminta BNPB memperkuat sistem deteksi dini dan pemantauan titik panas (hotspot), sekaligus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), TNI, Polri, masyarakat, dan dunia usaha. Menurutnya, sinergi antarpemangku kepentingan diperlukan agar informasi potensi kebakaran dapat segera ditindaklanjuti melalui langkah konkret di lapangan.
“Deteksi dini harus menjadi prioritas. Semakin cepat titik api diketahui, semakin besar peluang untuk memadamkan sebelum berkembang menjadi karhutla yang luas. Ini jauh lebih efektif daripada menunggu kebakaran membesar kemudian mengeluarkan biaya penanganan yang jauh lebih besar,” tegasnya.
Selain memperkuat deteksi dini, Singgih menekankan pentingnya pemetaan wilayah rawan karhutla berdasarkan tingkat risiko dan karakteristik masing-masing daerah. Potensi kondisi yang lebih kering akibat El Niño, menurutnya, perlu diantisipasi melalui intervensi sejak dini, terutama di wilayah yang rentan mengalami kebakaran dan kekurangan air.
“Kalau ada wilayah yang berdasarkan data memiliki risiko tinggi, maka intervensinya harus dilakukan lebih awal. Jangan menggunakan pendekatan yang sama untuk semua daerah. Mitigasi harus berbasis risiko dan karakteristik wilayah,” katanya.
Dari sisi pendanaan, Singgih mendukung penguatan anggaran mitigasi bencana dengan tetap memastikan penggunaannya terukur dan memiliki indikator keberhasilan yang jelas. Alokasi tersebut perlu diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pencegahan dan kesiapsiagaan, menyediakan peralatan yang memadai, mengembangkan teknologi deteksi dini, memperkuat kompetensi sumber daya manusia, serta mengedukasi masyarakat.
“Paradigmanya harus kita ubah. Anggaran mitigasi bukan sekadar biaya, tetapi investasi untuk mengurangi risiko dan kerugian. Lebih baik kita mengeluarkan anggaran untuk mencegah dan mengurangi risiko daripada mengeluarkan biaya jauh lebih besar untuk rehabilitasi dan rekonstruksi setelah bencana,” ujarnya.
Singgih juga mendorong pemanfaatan teknologi, seperti data satelit, sistem peringatan dini, pemetaan wilayah rawan, dan pemantauan titik panas secara waktu nyata (real time). Namun, ia mengingatkan bahwa ketersediaan teknologi harus diikuti kesiapan petugas dan kecepatan tindak lanjut di lapangan. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan operasi modifikasi cuaca apabila hasil kajian teknis menunjukkan langkah tersebut diperlukan dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pencegahan karhutla bukan hanya menjadi tanggung jawab BNPB. Pemerintah daerah, kementerian dan lembaga terkait, aparat keamanan, dunia usaha, serta masyarakat harus mengambil peran sesuai kewenangannya untuk menekan risiko kebakaran.
“Ukuran keberhasilan bukan hanya seberapa cepat kita memadamkan api, tetapi seberapa mampu kita mencegah kebakaran menjadi besar dan melindungi masyarakat dari dampaknya,” pungkas legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah V tersebut. (fa/ssb)
