Hampir Empat Bulan Dikepung Asap, Pemerintah Harus Sediakan Tempat Khusus bagi Warga Rentan

PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendesak pemerintah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang telah berlangsung hampir empat bulan. Ia menegaskan, keselamatan masyarakat terdampak harus menjadi prioritas, terutama anak-anak dan lanjut usia yang rentan mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap.

“Ya, tentu kita minta pemerintah bekerja bergerak superkilat, lebih dobel gardan. Karena ini sudah tiga bulan, sudah hampir empat bulan. Kita tidak boleh membiarkan masyarakat berlama-lama hidup di tengah asap yang mereka hirup,” ujar Daniel dalam keterangannya kepada Parlementaria di Jakarta, Sabtu (17/10/2026).

Menurut legislator dari Fraksi PKB itu, paparan asap karhutla bukan persoalan sepele karena dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Karena itu, pemerintah diminta segera memastikan warga terdampak memperoleh masker, akses oksigen, serta pelayanan kesehatan yang memadai.

Daniel bahkan mengusulkan penyediaan tempat khusus bagi warga yang rentan atau mengalami gangguan pernapasan akibat asap. Fasilitas tersebut, menurutnya, dapat menjadi tempat perlindungan sementara agar masyarakat, terutama anak-anak dan lanjut usia, dapat terhindar dari paparan asap.

“Bahkan kalau perlu dibentuk kamp oksigen bagi masyarakat, khususnya anak-anak dan orang tua yang sudah ISPA atau sudah tidak sanggup. Bisa masuk ke kamp khusus agar terbebas dari asap,” katanya.

Di sisi lain, Daniel menyambut baik pembentukan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia berharap badan yang baru dilantik tersebut segera bekerja mempercepat pemulihan ekosistem gambut sebagai bagian dari upaya mencegah kebakaran berulang.

Daniel menyampaikan tiga pekerjaan utama yang perlu menjadi perhatian BPGMN. Pertama, memperbaiki kanal gambut yang rusak. Kedua, memulihkan lahan gambut yang mengalami kerusakan dan kekeringan. Ketiga, melibatkan masyarakat sekitar kawasan gambut melalui program yang mendorong mereka berperan aktif menjaga kelestarian ekosistem.

Ia menyebut sekitar 72 persen kanal gambut mengalami kerusakan dan hampir 60 persen lahan gambut mengalami kerusakan. Daniel juga menyoroti kondisi lahan gambut yang mengering hingga melampaui batas aman. Angka-angka tersebut menjadi perhatian yang perlu ditindaklanjuti dengan pendataan dan pemulihan yang terukur.

Lebih lanjut, Daniel menilai dampak karhutla yang meluas hingga lintas negara menuntut tanggung jawab lebih besar dari berbagai pihak. Ia meminta negara-negara yang memiliki konsesi usaha di Indonesia turut bertanggung jawab sesuai peran dan ketentuan yang berlaku dalam upaya pencegahan serta penanganan kebakaran.

“Ini bukan lagi hanya bencana nasional, tetapi juga sudah menjadi bencana internasional. Sejumlah konsesi yang ada di Indonesia sebagian dimiliki oleh sejumlah negara. Negara-negara itu pun harus ikut bertanggung jawab,” pungkas politisi dari Dapil Kalimantan Barat I itu. (fa/rdn)