//
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Anggota Komisi I DPR RI Nurul Afirin saat pertemuan dengan jajaran Lanud Sultan Hasanuddin dalam rangka kunjungan kerja reses Komisi I ke Makassar, Sulawesi Selatan.|Foto: Agung/mrs
PARLEMENTARIA, Makassar — Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin menekankan pentingnya kesiapan sarana dan prasarana pendukung pertahanan udara nasional, seiring rencana kedatangan pesawat-pesawat baru TNI Angkatan Udara (TNI AU). Menurutnya, penguatan kekuatan udara perlu diimbangi dengan kesiapan fasilitas operasional serta sarana pendukung bagi prajurit.
“Memang diperlukan tambahan sarana dan prasarana untuk menyambut datangnya skuadron-skuadron baru. Pesawat-pesawat yang dipesan akan datang, sehingga jelas memerlukan ruang operasional dan sebagainya,” ujar Nurul saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi I DPR RI di Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (10/10/2026). Sebelumnya ia bersama tim telah mengunjungi Lanud Sultan Hasanuddin.
Politisi Fraksi Partai Golkar ini menilai pangkalan militer tersebut memiliki peran strategis sebagai salah satu pusat pertahanan udara nasional. Sehingga, penguatan kapasitas pangkalan tetap diperlukan untuk mendukung kedatangan skuadron baru beserta pesawat yang telah dipesan pemerintah.
Selain fasilitas operasional, ia juga memberi perhatian atas pembangunan sarana pendukung kesejahteraan prajurit, termasuk perumahan, juga perlu berjalan beriringan. Menurutnya, kesiapan infrastruktur menjadi kebutuhan mendesak agar kedatangan pesawat baru dapat diikuti dengan kesiapan operasional yang memadai.
Nurul mengungkapkan, dalam pemaparan jajaran Lanud Sultan Hasanuddin, Komisi I memperoleh penjelasan mengenai rencana pembangunan sarana dan prasarana pendukung tersebut. Ia berharap persiapan itu dapat segera direalisasikan sesuai kebutuhan pertahanan udara nasional.
Di sisi lain, Nurul memahami bahwa penguatan pertahanan udara menghadapi tantangan dari sisi pembiayaan. Sebagai negara kepulauan dengan wilayah udara yang luas, Indonesia membutuhkan dukungan anggaran yang besar untuk menjaga kedaulatan wilayahnya. Namun, alokasi anggaran pertahanan juga harus memperhitungkan kebutuhan matra darat dan laut serta prioritas pembangunan lainnya.
“Kalau sekarang angkatan udaranya sendiri memang anggarannya paling kecil, kalau mungkin belum bisa memaksimalkan apa yang diharapkan, saya kira kita maksimalkan dengan yang sudah ada,” tuturnya.
Ia menambahkan, upaya menjaga kedaulatan wilayah tidak hanya dilakukan melalui penguatan kemampuan militer, tetapi juga melalui diplomasi politik untuk mencegah konflik. Meski demikian, kesiapan pertahanan tetap diperlukan, termasuk untuk mengantisipasi pesawat yang memasuki wilayah udara Indonesia tanpa izin.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto, seusai pertemuan dengan jajaran TNI AU di Lanud Sultan Hasanuddin, Makassar, Jumat (9/10), menyoroti perlunya perencanaan pertahanan udara yang komprehensif. Menurutnya, perencanaan tersebut perlu mencakup kebutuhan personel, pesawat, aset pertahanan, hingga pemeliharaan alutsista.
Utut juga menekankan pentingnya dukungan fasilitas penunjang, seperti asrama, gudang, dan ruang amunisi, agar kebutuhan operasional TNI AU dapat dipersiapkan secara terintegrasi. “Kita juga minta ke depan ada semacam cetak biru mulai dari personel, pesawat, aset pertahanan maupun pemeliharaan pesawat supaya bisa lebih baik lagi. Jadi itu cetak biru yang komprehensif termasuk asrama, gudang, ruang amunisi,” jelas Utut.
Ia menilai, kebutuhan pembiayaan TNI AU tidak terlepas dari karakter teknologi militer yang membutuhkan biaya besar. Karena itu, penyusunan prioritas menjadi bagian penting dalam perencanaan penguatan pertahanan udara nasional.
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menegaskan, kekuatan pertahanan udara perlu terus diperkuat untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Ia menambahkan bahwa pembangunan kemampuan pertahanan nasional ditujukan untuk menjaga wilayah negara dan memastikan kesiapan menghadapi potensi ancaman. (aha/rdn)
