Achmad Ru’yat Minta Revitalisasi Puskesmas Diprioritaskan dalam Anggaran Kesehatan 2027

PARLEMENTARIA, Palu — Anggota Komisi IX DPR RI Achmad Ru’yat mendorong percepatan revitalisasi fasilitas pelayanan kesehatan dasar, khususnya pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), di Provinsi Sulawesi Tengah. Ia menilai pembenahan infrastruktur kesehatan mendesak dilakukan mengingat sejumlah fasilitas telah berusia lebih dari 20 tahun dan mengalami kerusakan.

Dorongan tersebut disampaikan Achmad Ru’yat saat merespons paparan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah mengenai kondisi dan pemetaan pelayanan kesehatan di daerah. Menurutnya, pemerintah pusat perlu memastikan program revitalisasi berjalan sesuai kebutuhan riil fasilitas kesehatan, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan anggaran.

“Tentu kondisi ini harus disambut dengan hasil pertemuan bersama Kementerian Kesehatan pada bulan Agustus 2026 lalu, khususnya terkait pembahasan anggaran revitalisasi fasilitas kesehatan,” ujar Achmad Ru’yat di Palu, Jumat (9/10/2026).

Legislator tersebut mengungkapkan, rencana anggaran kesehatan untuk proyeksi 2027 telah dibahas pada kisaran Rp124 triliun. Ia berharap alokasi anggaran tersebut dapat didistribusikan secara merata, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan fasilitas kesehatan di berbagai daerah.

Menurutnya, revitalisasi puskesmas merupakan langkah strategis untuk menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan dasar, terlebih ketika pemerintah daerah menghadapi keterbatasan fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran. Karena itu, pembenahan fasilitas kesehatan perlu tetap menjadi prioritas agar masyarakat dapat mengakses layanan yang layak.

“Karena terus terang bahwa situasi daerah sekarang sangat berat dan keuangannya mengalami efisiensi yang luar biasa, tapi khusus untuk pelayanan dasar kesehatan ini harus diprioritaskan,” tegasnya.

Selain mendorong perbaikan infrastruktur, Achmad Ru’yat mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang mengalokasikan anggaran lebih dari Rp100 miliar untuk membiayai iuran BPJS Kesehatan bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). Menurutnya, dukungan tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga akses masyarakat terhadap layanan kesehatan.

Ia juga mencontohkan alokasi anggaran di Kabupaten Bogor, daerah pemilihannya, yang disebut mencapai Rp1,2 triliun untuk program serupa. Menurutnya, penguatan fasilitas kesehatan dan pembiayaan jaminan kesehatan perlu berjalan beriringan agar masyarakat tidak hanya terlindungi melalui kepesertaan jaminan kesehatan, tetapi juga memperoleh layanan yang memadai ketika membutuhkan pengobatan.

Achmad Ru’yat menambahkan, revitalisasi fasilitas kesehatan dan penguatan jaminan kesehatan perlu didukung melalui koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah. Ia menekankan pentingnya kesiapan pemerintah daerah dalam mengajukan kebutuhan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme program yang tersedia.

“Secara prinsip anggaran sudah dibahas dan tinggal bagaimana provinsi, katakanlah Sulawesi Tengah ini, mengajukan serta menginput sesuai dengan menu yang ada di pusat,” imbuhnya.

Ia optimistis pengajuan revitalisasi puskesmas dapat ditindaklanjuti apabila pemerintah daerah memenuhi persyaratan administratif dan menyampaikan data kebutuhan secara akurat. Kelengkapan dokumen serta kesesuaian usulan dengan kriteria program akan membantu pemerintah pusat menentukan prioritas alokasi anggaran.

Achmad Ru’yat berharap sinergi pemerintah pusat dan daerah dapat mempercepat pembenahan fasilitas kesehatan dasar di Sulawesi Tengah. Dengan dukungan anggaran yang tepat sasaran, puskesmas diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih layak dan menjangkau kebutuhan masyarakat secara optimal. (ysw/ssb)