//
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Anggota Komisi XII DPR RI Jamaludin Malik saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI di Bandar Lampung, Lampung, Jumat (9/10/2026). |Foto: Whafir/jk
PARLEMENTARIA, Lampung — Anggota Komisi XII DPR RI Jamaludin Malik menyoroti kesiapan infrastruktur angkutan batu bara PT Bukit Asam (PTBA) untuk mendukung ketahanan energi nasional. Ia meminta perusahaan mengantisipasi keterbatasan kapasitas distribusi agar tidak menghambat pemenuhan kebutuhan batu bara, khususnya untuk pasokan pembangkit listrik.
Dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI di Bandar Lampung, Lampung, Jumat (9/10/2026), ia mempertanyakan langkah PTBA dalam memastikan kapasitas jalur angkutan mampu mengimbangi peningkatan kebutuhan distribusi pada masa mendatang. Ia menilai kesiapan infrastruktur menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga kelancaran pasokan energi.
“Pertanyaan saya, bagaimana PTBA memastikan bahwa keterbatasan kapasitas jalur tidak menjadi hambatan struktural terhadap peningkatan distribusi batu bara pada masa yang akan datang?” ujar Jamaludin.
Sebagai informasi PTBA menjelaskan bahwa perusahaan tengah menyiapkan penambahan kapasitas jalur pasokan batu bara di Sumatera Selatan melalui kerja sama dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI). Pengembangan tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada tahun 2027 dan beroperasi lebih optimal pada tahun 2028.
Penambahan kapasitas tersebut ditargetkan meningkatkan kemampuan angkutan dari sekitar 50 juta ton menjadi 70 juta ton. Sementara itu, Pelabuhan Tarahan di Lampung disebut memiliki kapasitas 28 juta ton per tahun. Pengembangan infrastruktur angkutan diharapkan memperlancar distribusi batu bara sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan energi nasional.
Selain kesiapan infrastruktur, Jamaludin mengingatkan bahwa kinerja perusahaan energi tidak cukup diukur dari keuntungan finansial. Kontribusi terhadap ketahanan energi, menurutnya, perlu berjalan seiring dengan tanggung jawab lingkungan dan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah operasional.
“Jangan sampai negara memperoleh keuntungan ekonomi, tapi masyarakat justru menanggung biaya sosial dan kerusakan lingkungan,” tegasnya.
Jamaludin juga menyoroti pengendalian debu dan potensi banjir di kawasan Tarahan. Ia meminta PTBA memperkuat upaya pengelolaan lingkungan agar kegiatan industri dan distribusi batu bara tidak menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat sekitar.
“Ketahanan energi tanpa keberlanjutan lingkungan adalah keberhasilan jangka pendek yang berpotensi menciptakan persoalan jangka panjang,” ujarnya.
Maka dari itu, Jamaludin berharap peningkatan kapasitas operasional dan daya saing PTBA dilakukan dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Penguatan infrastruktur distribusi dan pengelolaan dampak lingkungan diharapkan dapat berjalan beriringan sehingga peran perusahaan dalam menopang ketahanan energi nasional memberikan manfaat jangka panjang. (whp/um)
