//
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Anggota Komisi XI DPR RI Amin AK saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi XI DPR RI ke BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Bandung, Jawa Barat, Jumat (9/10/2026). |Foto: Rizki/jk
PARLEMENTARIA, Bandung — Anggota Komisi XI DPR RI Amin AK meminta pemerintah mengoptimalkan penerimaan negara dan memperketat pengawasan belanja untuk menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia mengingatkan, pengendalian defisit perlu diiringi strategi penerimaan yang tepat sasaran serta penggunaan anggaran yang efisien.
Amin menyoroti realisasi defisit APBN yang mencapai Rp319 triliun atau setara 1,24 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per September 2026. Ia meminta pemerintah mencermati pola defisit pada tahun-tahun sebelumnya, terutama kecenderungan peningkatan realisasi belanja menjelang akhir tahun anggaran.
“Kalau kita belajar dari tahun 2025, defisit pada kuartal IV menyumbang 48 persen dari total defisit selama setahun. Jadi, tetap kita harapkan pemerintah menekan angka defisit itu,” ujar Amin kepada Parlementaria di sela-sela kunjungan kerja reses Komisi XI DPR RI ke BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Bandung, Jawa Barat, Jumat (9/10/2026).
Menurut Amin, pemerintah perlu memperkuat strategi penerimaan negara sekaligus memastikan belanja berjalan efisien. Upaya menggali potensi penerimaan harus dilakukan secara kreatif dan tepat sasaran, dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat serta keberlangsungan usaha.
Ia menekankan, perluasan basis pajak atau ekstensifikasi tetap diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara. Namun, kebijakan tersebut perlu diarahkan pada potensi yang belum tergarap optimal dan tidak justru menambah beban pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang masih membutuhkan dukungan.
“Ekstensifikasi pajak tetap penting, tetapi harus ada kreativitas. Jangan sampai yang dikejar justru pengusaha kecil dan UMKM yang memang masih perlu perlindungan,” tegas Amin.
Selain optimalisasi penerimaan, Amin meminta pemerintah mengawasi belanja negara secara ketat untuk mencegah inefisiensi. Pengendalian pengeluaran dinilai penting agar kebutuhan belanja pemerintah tetap terpenuhi tanpa mengabaikan upaya menjaga defisit sesuai perencanaan anggaran.
Ia juga menyoroti perbedaan antara asumsi defisit dalam APBN dan proyeksi pemerintah. Ia meminta perkembangan realisasi anggaran terus dicermati agar pelaksanaannya tetap mengacu pada ketentuan APBN yang telah ditetapkan.
Melalui pengawasan tersebut, Politisi Fraksi PKS itu berharap pemerintah dapat menjaga keseimbangan antara optimalisasi penerimaan, efisiensi belanja, dan perlindungan terhadap pelaku usaha kecil. (RR/um)
