Tingginya Potensi Ancaman di Jalur Strategis ALKI II Menuntut Respons Pertahanan Sebanding

PARLEMENTARIA, Balikpapan — Anggota Komisi I DPR RI, Elita Budiati, menyoroti pentingnya penguatan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan kesiapan operasional Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) II dalam menjaga kedaulatan negara, khususnya di kawasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Menurutnya, posisi strategis jalur pelayaran tersebut menuntut kemampuan pengawasan dan respons pertahanan yang sebanding dengan potensi ancaman yang dihadapi.

Elita menjelaskan, ALKI II merupakan jalur pelayaran strategis yang melintasi perairan Indonesia, terutama melalui Selat Makassar dan Selat Lombok, serta terhubung dengan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Jalur ini menjadi salah satu lintasan penting bagi kapal-kapal yang melintasi perairan kepulauan Indonesia, sehingga pengawasannya memiliki arti penting bagi keamanan maritim dan kedaulatan nasional.

“Letak geografis dari ALKI II ini membuat Kogabwilhan II itu kinerjanya harus sangat tinggi, harus sangat aktif. Karena di sini terjadi sesuatu yang akan sangat membahayakan buat kedaulatan pertahanan negara kita,” kata Elita saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses ke Komando Gabungan Wilayah Pertahanan II di Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (9/10/2026).

Ia menilai pelaksanaan tugas Kogabwilhan II sejauh ini telah berjalan dengan baik, meskipun masih menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. Salah satu perhatian utamanya ialah kebutuhan alutsista modern untuk menghadapi perkembangan ancaman, termasuk pemanfaatan drone laut dan drone udara dalam mendukung pengawasan wilayah perairan dan udara.

“Kita tidak bicara lagi tentang konvensional sekarang, kita sudah berbicara tentang drone laut, drone udara, tetapi kita masih terbatas untuk hal-hal yang seperti itu,” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Menurut Elita, tantangan keamanan di ALKI II tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum seperti penangkapan ikan ilegal, perdagangan narkoba, perdagangan orang, dan pembalakan liar. Ancaman spionase serta aktivitas intelijen asing juga perlu menjadi perhatian karena berpotensi mengganggu kepentingan strategis dan kedaulatan Indonesia.

Ia juga menyoroti perlunya kemampuan Kogabwilhan II untuk mengintegrasikan kekuatan tiga matra TNI, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, agar penanganan berbagai insiden dapat dilakukan secara terpadu. Kesiapan tersebut dinilai penting untuk memastikan bahwa kemampuan deteksi dan pemantauan dapat diikuti dengan respons yang tepat ketika terjadi ancaman.

Elita menegaskan, kunjungan Komisi I DPR RI diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, melainkan menjadi bahan evaluasi untuk memperjuangkan kebutuhan pertahanan yang lebih memadai. “Saya berharap dengan hadirnya Komisi I ke sini, bukan hanya seremonial, tapi kita bisa membantu meningkatkan apa pun yang dibutuhkan oleh Kogabwilhan II,” katanya. (man/rdn)