//
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid saat memimpin pertemuan dalam kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI bersama mitra kerja BUMN dan Pemerintah Provinsi Kepri, di Gedung Daerah, Kota Tanjungpinang, Jumat, (9/10/2026). |Foto: Tiara/mrs
PARLEMENTARIA, Tanjungpinang — Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Nurdin Halid berkomitmen mengawal pemenuhan kekurangan alokasi pupuk bersubsidi bagi petani di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Dari usulan kebutuhan sebanyak 2.000 ton berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), alokasi yang terealisasi baru 800 ton sehingga masih terdapat kekurangan 1.200 ton.
“Kepri memang bukan daerah sentra pertanian, namun bukan berarti tidak membutuhkan pupuk subsidi. Kekurangan pupuk setiap bulan atau tahun harus tetap terpenuhi,” ujar Nurdin saat memimpin pertemuan kunjungan kerja reses Komisi VI DPR RI bersama mitra kerja BUMN dan Pemerintah Provinsi Kepri di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Jumat (9/10/2026).
Untuk menindaklanjuti persoalan tersebut, Nurdin meminta Gubernur Kepri Ansar Ahmad segera menyurati PT Pupuk Indonesia dengan tembusan Komisi VI DPR RI. Langkah ini diharapkan menjadi dasar bagi Komisi VI untuk mengawal pemenuhan kebutuhan pupuk bersubsidi di Kepri.
“Ini bukan suatu persoalan yang sulit, karena PT Pupuk Indonesia bisa menambah produksi pupuk untuk melayani kekurangan pupuk di Kepri,” tegas politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.
Nurdin menekankan bahwa ketersediaan dan kelancaran distribusi pupuk bersubsidi penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan mendukung swasembada pangan nasional, termasuk di daerah kepulauan yang memiliki keterbatasan produksi pertanian.
“Salah satu tugas kami (Komisi VI) adalah memastikan petani mendapatkan dukungan penuh, khususnya distribusi pupuk bersubsidi dari pemerintah pusat,” tandasnya.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menjelaskan, pemerintah daerah telah mengusulkan kebutuhan pupuk bersubsidi sebesar 2.000 ton. Namun, alokasi yang terealisasi baru 800 ton sehingga masih terdapat kekurangan 1.200 ton.
“Kepri ini minus hasil pertanian, jadi kalau kita ingin genjot petani menanam sesuatu, maka pupuk subsidi harus terpenuhi,” kata Ansar.
Ansar menambahkan, Kepri masih bergantung pada pasokan komoditas pertanian dari daerah lain, terutama cabai yang didatangkan dari Aceh hingga Medan. Ketergantungan tersebut membuat pasokan pangan berpotensi terganggu apabila daerah pemasok mengalami bencana alam.
Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong peningkatan produksi pertanian lokal untuk memperkuat ketahanan pangan. Upaya tersebut membutuhkan dukungan pemerintah pusat, terutama melalui pemenuhan alokasi pupuk bersubsidi agar petani dapat meningkatkan produktivitas.
“Terima kasih kepada DPR. Insyaallah, dalam waktu dekat kami akan menyurati PT Pupuk Indonesia melalui tembusan Komisi VI, dengan harapan usulan pupuk subsidi di Kepri terpenuhi,” pungkas Ansar. (tra/um)
