Industri dan Pariwisata Berkembang Pesat di Sulsel, Komisi VII: Harus Perkuat Infrastruktur!

PARLEMENTARIA, Makassar — Komisi VII DPR RI mendorong penguatan sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk mengoptimalkan potensi Sulawesi Selatan sebagai penggerak ekonomi Indonesia Timur. Hal tersebut menjadi salah satu fokus kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI ke Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (9/10/2026).

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, mengatakan kunjungan tersebut bertujuan melihat perkembangan pembangunan sekaligus menyerap aspirasi dan kendala yang dihadapi pemerintah daerah. “Kita tahu Sulawesi Selatan ini memiliki potensi yang sangat luar biasa,” ujar Evita kepada Parlementaria.

Menurut legislator Fraksi PDI Perjuangan tersebut, potensi Sulawesi Selatan perlu didukung infrastruktur dan konektivitas yang memadai, termasuk pembangunan jalan tol dan pengembangan jalur kereta api.

Pentingnya konektivitas juga disampaikan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman. Ia menilai infrastruktur jalan berperan penting dalam mendukung aktivitas ekonomi dan menekan biaya distribusi.
 

“Kenapa aspal jalan (sangat dibutuhkan)? Karena (menyangkut) konektivitas. Semua apa-apa mahal. Makanya jalan adalah yang pertama (yang harus diprioritaskan). Yang kedua membangun irigasi,” ujar Andi Sudirman.

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini juga menyoroti posisi strategis Sulawesi Selatan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan timur Indonesia. "Kita tahu Sulawesi Selatan ini memiliki potensi yang sangat-sangat luar biasa. Terutama penggerak ekonomi Indonesia Timur. Menjadi hub untuk Indonesia Timur juga,” lanjutnya.

Selain infrastruktur, konektivitas menjadi perhatian dalam pengembangan pariwisata. Evita mencontohkan Pantai Bira yang memiliki daya tarik wisata, tetapi masih menghadapi tantangan akses perjalanan. Peningkatan aksesibilitas dinilai penting untuk mendukung perkembangan destinasi wisata daerah.

Ia turut menekankan pentingnya penguatan sumber daya manusia, promosi pariwisata, serta pengenalan wawasan pariwisata sejak dini. Kolaborasi pemerintah daerah dengan lembaga penyiaran dan media, seperti TVRI, RRI, dan ANTARA, juga dinilai dapat memperluas promosi potensi wisata dan produk unggulan lokal.

Di bidang standardisasi, Komisi VII menyoroti pentingnya sosialisasi Standar Nasional Indonesia (SNI) kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk meningkatkan mutu serta daya saing produk. Perhatian juga diberikan pada pengembangan ekosistem industri kendaraan listrik nasional.

Evita menegaskan bahwa kunjungan kerja Komisi VII DPR RI tidak hanya bertujuan mendengar keberhasilan pembangunan, tetapi juga mengidentifikasi berbagai kendala yang masih dihadapi pemerintah daerah. “Yang utama, tentunya success story yang ingin kami dengar,” kata Evita.

Menurutnya, persoalan dan tantangan di daerah menjadi bagian penting yang perlu diserap sebagai bahan evaluasi dan pembahasan bersama pemerintah pusat. “Tapi yang paling penting yang ingin kami dengar itu tantangan dan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah provinsi maupun kota,” lanjutnya.

Berbagai masukan tersebut akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut di Jakarta bersama kementerian dan mitra kerja terkait untuk mendorong pembangunan daerah yang lebih optimal. (jih/rdn)