Antrean Solar hingga 2,5 Jam, Komisi XII DPR Soroti Manajemen SPBU di Lampung

PARLEMENTARIA, Bandar Lampung — Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Putri Zulkifli Hasan menyoroti lamanya antrean pengisian solar di sejumlah SPBU di Lampung yang mencapai 2,5 jam. Hasil inspeksi mendadak (sidak) di SPBU Candimas, Lampung Selatan, dan SPBU Rajabasa menunjukkan perlunya pembenahan manajemen pelayanan, mulai dari penambahan efektivitas petugas hingga percepatan pemeriksaan dokumen kendaraan.

Ia menjelaskan, waktu pelayanan pengisian BBM yang ideal untuk satu kendaraan dengan volume 40 liter sekitar lima menit. Namun, hasil peninjauan di dua SPBU tersebut menunjukkan waktu pengisian dapat mencapai 10 hingga 20 menit per kendaraan.

“Kalau efektif, efisien, satu kendaraan lima menit. Itu untuk yang isi 40 liter. Tapi di dua SPBU yang kami datangi, ada yang 10 menit, ada yang 20 menit,” ujar Putri saat meninjau SPBU Rajabasa, Bandar Lampung, Lampung, Jumat (9/10/2026).

Berdasarkan pemeriksaan langsung dan wawancara dengan pengendara, waktu tunggu antrean bervariasi antara 30 menit hingga 2,5 jam. Padahal, stok Biosolar dan Pertalite dilaporkan mencukupi, sementara pengiriman BBM berjalan lancar. Menurut Putri, salah satu penyebab lambatnya pelayanan adalah jumlah operator yang belum sebanding dengan kendaraan yang dilayani. 

Pada satu titik pengisian, seorang operator harus melayani dua hingga empat kendaraan secara bergantian. Selain itu, pemeriksaan QR Code dan surat tanda nomor kendaraan (STNK) masih dilakukan ketika kendaraan sudah berada di depan dispenser.

“Jadi sebelum masuk ke sini, harus dicek dulu. Tadi bahkan kami temukan ada yang tidak sesuai. Jadi memang manajemen daripada SPBU-nya tadi kami sudah memberikan masukan ke pihak Pertamina Patra Niaga untuk ditingkatkan,” jelasnya.

Putri meminta Pertamina Patra Niaga bersama pengelola SPBU memperbaiki standar operasional prosedur (SOP), mengefektifkan pembagian tugas petugas, serta menata alur antrean. Pemeriksaan QR Code dan STNK, lanjutnya, perlu dilakukan sebelum kendaraan memasuki area pengisian agar proses pelayanan lebih efisien sekaligus mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Antisipasi BBM Jelang Nataru

Dalam peninjauan tersebut, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengakui peningkatan kebutuhan solar turut menjadi tantangan dalam pelayanan SPBU. Konsumsi solar disebut meningkat sekitar 23 persen, sementara operasional SPBU belum sepenuhnya optimal untuk menghadapi pertambahan jumlah kendaraan.

Pemerintah Provinsi Lampung juga menyatakan kesiapan membantu Pertamina memeriksa kesesuaian dokumen kendaraan sebelum pengisian BBM. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat verifikasi sekaligus mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi.

Sementara itu, realisasi kuota BBM bersubsidi di Lampung disebut telah melampaui 80 persen. Kondisi tersebut menjadi perhatian menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), ketika kebutuhan BBM berpotensi meningkat.

Menanggapi, BPH Migas menyampaikan bahwa penyesuaian kuota BBM bersubsidi masih dalam proses kajian secara nasional. BPH Migas juga menekankan pentingnya koordinasi dengan pemerintah daerah dan pihak terkait untuk meminimalkan penyalahgunaan BBM bersubsidi. 

Mengakhiri sidak tersebut, Putri menegaskan masyarakat tidak perlu panik terhadap ketersediaan BBM di Lampung. Berdasarkan hasil sidak, persoalan utama yang ditemukan berkaitan dengan manajemen pelayanan SPBU sehingga pembenahan operasional dan pengawasan distribusi perlu segera dilakukan.

“Masyarakat jangan panik, stoknya cukup, pengiriman lancar. Hanya ini masalah manajemen yang insyaallah akan segera diperbaiki,” pungkasnya. (whp/um)