//
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng saat memimpin kunjungan kerja reses Komisi XII DPR RI ke kantor Pembangkit Listrik Tenaga Diesel dan Gas (PLTDG) serta Gardu Induk Gas Insulated Switchgear (GIS) di Denpasar, Bali, Jumat (9/10/2026). |Foto: Mentari/mrs
PARLEMENTARIA, Denpasar — Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng mengingatkan PT PLN (Persero) agar mengantisipasi kebutuhan listrik Bali dalam jangka panjang seiring rencana pengembangan sektor pariwisata. Sebab, kesiapan energi perlu direncanakan sejak dini agar pertumbuhan aktivitas ekonomi tidak terkendala keterbatasan pasokan.
Hal tersebut disampaikan Mekeng saat memimpin kunjungan kerja reses Komisi XII DPR RI ke kantor Pembangkit Listrik Tenaga Diesel dan Gas (PLTDG) serta Gardu Induk Gas Insulated Switchgear (GIS) di Denpasar, Bali, Jumat (9/10/2026). Kunjungan tersebut dilakukan untuk memperoleh penjelasan mengenai ketersediaan BBM dan kesiapan pasokan listrik di wilayah Bali.
Mekeng menyebut PLN masih mengupayakan pemenuhan kebutuhan BBM melalui pembelian dari sejumlah wilayah sekitar. Meski kondisi saat ini dinyatakan aman, ia mengingatkan agar perencanaan energi turut mempertimbangkan peningkatan kebutuhan pada masa mendatang.
“Jangan hanya pikir hari ini, kita harus pikir masa yang akan datang. Karena Bali ini akan dimekarkan pariwisatanya, itu pun harus disiapkan. Disiapkan tentang ketersediaan listriknya,” ujar Mekeng.
Antisipasi Kelangkaan BBM
Selain kesiapan pasokan listrik, Mekeng menyoroti potensi kelangkaan BBM akibat disparitas harga yang cukup besar. Ia meminta pemerintah dan pihak terkait mengantisipasi pembelian BBM dalam jumlah besar oleh konsumen dari luar wilayah yang berpotensi mengganggu ketersediaan bagi masyarakat setempat.
Dirinya juga menyoroti antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Ia menjelaskan, salah satu penyebabnya ialah peralihan konsumen dari Pertamax ke Pertalite karena perbedaan harga.
Karena itu, ia mendorong pemerintah menetapkan kriteria kendaraan yang berhak menggunakan Pertalite agar penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran. Kriteria tersebut dapat mempertimbangkan jenis kendaraan dan kapasitas mesin, dengan memprioritaskan kendaraan umum, ojek daring (ojol), dan bus.
“Kalau yang sudah mulai CC di atas, apalagi mobil-mobil mewah, itu mereka nggak boleh masuk ke Pertalite. Itu yang harus kita minta pada kebijakan itu,” tegasnya.
Dorong Pengembangan Energi Terbarukan
Mekeng turut menegaskan dukungan Komisi XII DPR RI terhadap pengembangan energi baru dan energi terbarukan (EBET), termasuk upaya menjadikan Bali sebagai salah satu daerah percontohan. Ia mengingatkan bahwa ketersediaan sumber daya alam yang selama ini menjadi andalan energi nasional dapat menurun, sehingga pengembangan sumber energi alternatif perlu dimulai sejak dini.
“Kita harus mulai dari sekarang supaya pada saat dia mencapai titik yang paling rendah, kita sudah ada sumber yang lain,” ungkapnya.
Sebagai gambaran, ia mencontohkan Finlandia yang disebutnya telah mengembangkan EBET sejak lama dengan tingkat pemanfaatan mencapai 92 persen. Maka dari itu, dirinya mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk mempercepat pengembangan energi alternatif agar memiliki sumber energi yang lebih beragam dan berkelanjutan. (MRI/um)
